Tujuh Tuntutan BEM Madiun Direspons, DPRD Siapkan Surat untuk Pemerintah Pusat

mataperistiwa.online, Madiun - DPRD Kota Madiun menyatakan siap menindaklanjuti tujuh aspirasi yang disuarakan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Madiun dalam aksi unjuk rasa di depan gedung legislatif, Selasa (10/11/2026).

Ketua DPRD Kota Madiun, H. Armaya, mengatakan aspirasi mahasiswa tersebut akan diproses sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga. Enam tuntutan yang menyangkut persoalan nasional akan diteruskan kepada pemerintah pusat, sedangkan satu tuntutan mengenai Bantuan Siswa Miskin (BSM) menjadi perhatian di tingkat daerah.

Armaya memastikan pihaknya segera mengirimkan surat berisi aspirasi mahasiswa kepada Istana Merdeka dan DPR RI. Langkah tersebut merupakan bentuk respons DPRD terhadap tuntutan yang disampaikan dalam demonstrasi bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

Adapun persoalan BSM akan dibahas lebih lanjut bersama organisasi perangkat daerah terkait. Mahasiswa sebelumnya menyoroti perlunya pengawasan lebih optimal agar bantuan pendidikan tidak salah sasaran dan dapat dinikmati siswa dari keluarga yang membutuhkan.

Menanggapi hal itu, Armaya menjelaskan bahwa alokasi anggaran BSM telah disiapkan. Hanya saja, terdapat perubahan aturan yang berdampak pada sistem penyaluran bantuan. Perubahan mekanisme dari skema sebelumnya membuat pelaksanaannya perlu ditinjau kembali.

DPRD pun berencana meminta penjelasan Dinas Pendidikan sekaligus berkoordinasi dengan Plt Wali Kota Madiun. Pembahasan tersebut diharapkan menghasilkan mekanisme penyaluran yang sesuai regulasi tanpa mengurangi hak siswa penerima bantuan.

Terkait kritik mahasiswa terhadap pengawasan anggaran daerah, Armaya membantah apabila DPRD dinilai tidak menjalankan fungsi kontrol secara maksimal. Ia menyebut pengawasan APBD dilakukan melalui berbagai tahapan, mulai dari pembahasan bersama eksekutif hingga pemantauan langsung di lapangan.

Sejumlah langkah yang rutin dilakukan di antaranya rapat dengar pendapat (RDP), inspeksi mendadak, serta penyampaian evaluasi dan rekomendasi kepada pihak pemerintah daerah.

Menurut Armaya, pembahasan anggaran membutuhkan waktu dan proses yang tidak singkat. DPRD, kata dia, berupaya memastikan setiap penggunaan anggaran memiliki manfaat bagi kepentingan masyarakat.

Ia menambahkan, seluruh program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat akan tetap menjadi perhatian lembaga legislatif. Fungsi pengawasan akan dijalankan untuk mengawal agar pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa Aliansi BEM Madiun turun ke jalan dan menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kota Madiun. Dalam demonstrasi tersebut, mereka menyampaikan enam persoalan nasional serta satu tuntutan daerah terkait pengawasan program BSM.

Mahasiswa juga meminta DPRD memberikan tindak lanjut konkret dengan menetapkan batas waktu tujuh hari kerja sejak aspirasi disampaikan. (red.ASM)

Continue Reading →

Peringati Hari Pahlawan, Dua Aksi Unjuk Rasa Bakal Warnai Jakarta, Ini Lima Tuntutan BEM PTMA

mataperistiwa.online, Jakarta - Peringatan Hari Pahlawan pada Selasa (10/11/2026) diwarnai rencana aksi penyampaian aspirasi dari sejumlah kelompok masyarakat di Jakarta. Sedikitnya dua demonstrasi dijadwalkan berlangsung di lokasi berbeda, yakni kawasan Tugu Tani dan kompleks Gedung DPR/MPR RI.

Salah satu aksi tersebut akan dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (BEM PTMA). Mengusung tema Pulihkan Indonesia, mahasiswa dijadwalkan menggelar unjuk rasa di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, mulai pukul 13.00 WIB.

Sementara demonstrasi lainnya direncanakan berlangsung di sekitar Gedung DPR/MPR RI pada pukul 10.00 WIB.

Lima Agenda yang Dibawa Mahasiswa Muhammadiyah

Koordinator Presidium Nasional BEM PTMA Indonesia 2026, Asrul Haruna, menyebut aksi tersebut merupakan respons mahasiswa terhadap sejumlah persoalan yang dianggap masih membutuhkan perhatian serius pemerintah.

Isu kerusakan lingkungan, korupsi, kolusi, pemenuhan hak masyarakat, hingga persoalan keadilan hukum menjadi latar belakang munculnya gerakan tersebut.

Dalam demonstrasi bertajuk Pulihkan Indonesia, BEM PTMA membawa lima pokok tuntutan yang akan disampaikan kepada pemerintah.

Pertama, mahasiswa mendesak pemulihan kondisi lingkungan dan krisis ekologis, sekaligus meminta Menteri Kehutanan dicopot dari jabatannya.

Kedua, mereka menuntut pemberantasan korupsi serta praktik kolusi yang dinilai berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, pemerintah diminta memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ketersediaan lapangan pekerjaan.

Keempat, mahasiswa mendorong penegakan hukum yang objektif dan tidak tebang pilih terhadap siapa pun yang berhadapan dengan hukum.

Kelima, mereka meminta agar hukum dikembalikan pada fungsi utamanya, yakni memberikan perlindungan serta menjamin kepentingan rakyat.

Asrul turut menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tersebut tidak ditujukan untuk menggulingkan pemerintahan. Ia memastikan tuntutan yang dibawa merupakan hasil dari serangkaian kajian, diskusi, dan proses advokasi.

Menurutnya, tidak ada unsur maupun tujuan makar dalam pelaksanaan aksi tersebut.

Aparat Gabungan Disiapkan untuk Kawal Demonstrasi

Menjelang pelaksanaan unjuk rasa, Polda Metro Jaya telah mengoordinasikan langkah pengamanan bersama TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan unsur pengamanan dalam (Pamdal).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan, kesiapan personel telah dimatangkan melalui kegiatan tactical floor game pada Senin (9/11/2026).

Dalam pengarahan tersebut, petugas diberikan pemahaman mengenai mekanisme pengamanan serta tindakan yang perlu dilakukan ketika menghadapi situasi di lokasi demonstrasi.

Budi menyampaikan bahwa kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak yang dilindungi konstitusi. Oleh sebab itu, pengamanan harus dilakukan sesuai prosedur dan tetap menghormati hak peserta aksi.

Ia juga mengingatkan para demonstran agar memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar sehingga kegiatan penyampaian aspirasi tidak sampai mengganggu aktivitas warga lainnya.

Selain menyiagakan personel, kepolisian turut mempersiapkan skema pengaturan lalu lintas untuk mengurangi potensi kemacetan di sekitar lokasi demonstrasi.

Pengendara Diminta Hindari Sejumlah Ruas Jalan

Rencana demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI turut menjadi perhatian kepolisian karena berpotensi memengaruhi kelancaran arus kendaraan.

Salah satu titik yang diperkirakan mengalami peningkatan kepadatan berada di Jalan Jenderal Gatot Subroto, terutama jalur dari Semanggi menuju Slipi atau Palmerah yang melintasi depan kompleks parlemen.

TMC Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa pengaturan arus lalu lintas akan dilakukan secara situasional. Kebijakan penutupan jalan maupun pengalihan kendaraan akan menyesuaikan kondisi massa di lapangan.

Pengguna jalan disarankan menghindari kawasan demonstrasi apabila tidak memiliki kepentingan mendesak. Pengendara juga diminta mempertimbangkan jalur alternatif dan mengatur waktu keberangkatan.

Sejumlah ruas jalan yang berpotensi terdampak kepadatan di antaranya:

• Jalan Gatot Subroto

• Jalan Jenderal Sudirman

• Jalan Gerbang Pemuda

• Jalan Gelora

• Jalan Pejompongan

• Kawasan Semanggi

• Kawasan Bendungan Hilir

Sebelas Lokasi Parkir Disiapkan Polisi

Untuk mengantisipasi kendaraan yang datang ke sekitar kawasan demonstrasi, kepolisian telah menyediakan sejumlah kantong parkir di beberapa titik.

Fasilitas tersebut memiliki kapasitas berbeda untuk kendaraan roda dua, roda empat, hingga bus.

Berikut lokasi parkir yang dapat dimanfaatkan masyarakat:

• Gedung TVRI dengan kapasitas 100 sepeda motor dan 50 mobil.

• Gedung Kemenpora menampung 100 sepeda motor serta 50 mobil.

• GBK Arena menyediakan tempat bagi 50 sepeda motor dan 120 mobil.

• Ex Telkom tersedia untuk 50 mobil.

• Area seberang Lapangan ABC menampung 50 sepeda motor.

• Senayan Park memiliki kapasitas 500 sepeda motor dan 250 mobil.

• Lapangan ABC GBK dapat menampung 1.000 sepeda motor dan 50 mobil.

• Kolam Renang Akuatik menyediakan 200 tempat sepeda motor dan 250 mobil.

• Jalan Apec disiapkan untuk menampung 100 bus.

• Parkir Timur Senayan memiliki kapasitas 1.100 mobil.

• Parkir Plaza Tenggara menyediakan 174 tempat sepeda motor dan 150 mobil.

Kepolisian mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi lalu lintas selama demonstrasi berlangsung. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu pengguna jalan menghindari titik kemacetan dan menjaga kelancaran aktivitas di ibu kota. (red.ASM)

Continue Reading →

Sekolah Rakyat Tahap 3B Segera Dibangun di Magetan, Pemkab Targetkan Rampung Persiapan Akhir 2026

mataperistiwa.online, Magetan - Pemerintah Kabupaten Magetan mulai mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) tahap 3B yang menjadi bagian dari program pemerintah pusat. Sejumlah dokumen administrasi dan teknis kini tengah disiapkan agar proyek pembangunan sekolah berasrama tersebut dapat direalisasikan pada penghujung 2026.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Magetan, Elmy Kurniarto, menjelaskan bahwa salah satu tahapan yang sedang dikerjakan adalah penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Proses penyusunan dokumen tersebut telah memasuki forum konsultasi publik. Pemkab berharap seluruh tahapan Amdal dapat diselesaikan sebelum pergantian tahun.

"Kita sudah memulai proses penyusunan Amdal pada tahapan forum konsultasi publik. Harapannya, sampai akhir tahun ini dokumen Amdalnya bisa selesai," ujar Elmy saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (9/11/2026).

Selain persyaratan lingkungan, pemerintah daerah juga menyiapkan kajian analisis dampak lalu lintas (Andalalin) melalui Dinas Perhubungan. Adapun pengerjaan desain teknis atau detail engineering design (DED) ditangani Balai Pembangunan Strategis Surabaya.

Mengacu pada agenda Kementerian Sosial bersama Kementerian Pekerjaan Umum, pembangunan fisik Sekolah Rakyat tahap 3B di Magetan direncanakan berlangsung mulai akhir November hingga Desember 2026.

Elmy berharap pengerjaan dapat dimulai secepat mungkin agar tersedia waktu yang memadai untuk menyelesaikan seluruh fasilitas sekolah. Pasalnya, program tersebut ditargetkan sudah dapat menerima peserta didik pada tahun ajaran mendatang.

Pengerjaan konstruksi diperkirakan memerlukan waktu minimal lima bulan. Dengan perhitungan tersebut, bangunan sekolah diharapkan siap digunakan sekitar Juni atau Juli 2027.

Dinsos Petakan Anak dari Keluarga Desil 1-4

Tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, Dinsos Magetan juga mulai mendata potensi calon peserta didik yang akan menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat.

Program ini diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga yang masuk kelompok desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pendataan dilakukan dengan mengidentifikasi keluarga yang memiliki anak usia sekolah dan berpeluang melanjutkan pendidikan pada jenjang SD, SMP, maupun SMA.

Elmy menjelaskan, pemetaan dilakukan berdasarkan kondisi setiap keluarga untuk mengetahui anak-anak yang berpotensi menjadi peserta program tersebut.

"Yang kita lihat itu dari keluarga dulu. Misalnya, dalam satu keluarga ada anak yang berpotensi masuk SD, SMP, atau SMA. Itu yang kita jangkau," jelasnya.

Meski demikian, jumlah pasti calon siswa yang nantinya diterima belum dapat ditentukan. Sebab, pendataan yang berjalan saat ini masih sebatas pemetaan dan belum memasuki proses seleksi maupun penerimaan peserta didik.

Menurut Elmy, hal terpenting pada tahap awal adalah memastikan ketersediaan calon siswa yang memenuhi kriteria sasaran program.

Pemkab Petakan Kebutuhan Guru dan Pengasuh Asrama

Persiapan lainnya yang menjadi perhatian Pemkab Magetan adalah ketersediaan tenaga pendidik dan petugas pendukung operasional sekolah.

Elmy menyebut, pengalaman pelaksanaan Sekolah Rakyat pada tahap sebelumnya menjadi bahan evaluasi. Salah satu persoalan yang perlu diantisipasi adalah belum terpenuhinya kebutuhan guru, pengasuh asrama, serta tenaga operasional lainnya.

Untuk mengatasi kemungkinan kekurangan personel, Dinsos Magetan mulai merancang pemanfaatan sumber daya sosial yang telah tersedia di daerah. Beberapa di antaranya pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Taruna Siaga Bencana (Tagana).

"Kami sedang menyusun strategi bagaimana menjalankan Sekolah Rakyat meskipun perangkatnya belum sempurna. Teman-teman PKH bisa kita libatkan sebagai pengasuh, sedangkan TKSK dan Tagana bisa berperan sesuai kebutuhan," ungkap Elmy.

Ia menilai, keberadaan tenaga pengasuh memiliki peran penting karena konsep pendidikan Sekolah Rakyat mengharuskan peserta didik tinggal di lingkungan asrama dan tidak setiap hari bersama keluarga.

Dengan kondisi tersebut, kebutuhan siswa tidak sebatas fasilitas belajar dan tenaga pengajar, tetapi juga pendampingan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Pemkab Magetan berharap seluruh kebutuhan operasional dapat dipenuhi sebelum sekolah mulai beraktivitas. Persiapan tersebut mencakup kepala sekolah, guru, pengasuh, hingga petugas penunjang seperti tenaga dapur dan layanan laundry.

"Anak-anak ini tidak hanya membutuhkan pembelajaran, tetapi juga pengasuhan. Karena itu, kebutuhan pengasuh harus benar-benar diperhatikan," pungkasnya. (red.ASM)

Continue Reading →

Kebakaran Pabrik Kipas Angin di Tangerang Berhasil Dipadamkan Setelah 16 Jam, Bangunan Ambruk

mataperistiwa.online, Tangerang - Kebakaran hebat yang menghanguskan pabrik produksi kipas angin di kawasan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya berhasil dikendalikan setelah berlangsung sekitar 16 jam. Meski sebagian besar api telah padam, petugas masih melakukan penanganan di sejumlah titik yang berada di antara puing-puing bangunan.

Kepala BPBD Kabupaten Tangerang Achmad Taufik mengatakan, kobaran api mulai berhasil dipadamkan pada Sabtu (7/11/2026) sekitar pukul 04.00 WIB. Bangunan pabrik yang memiliki tiga lantai tersebut mengalami kerusakan berat hingga sebagian strukturnya ambruk.

Menurut Taufik, proses pemadaman belum sepenuhnya selesai karena masih ditemukan titik api di bawah reruntuhan bangunan. Kondisi tersebut membuat petugas kesulitan menjangkau sumber api secara langsung.

Material bangunan yang berjatuhan menutupi sejumlah akses menuju bagian dalam pabrik. Petugas pun harus mencari cara agar penyiraman tetap bisa dilakukan tanpa membahayakan keselamatan personel.

Ia menegaskan, sesuai prosedur keselamatan, petugas tidak diperkenankan memasuki bangunan apabila struktur bangunan dinilai berisiko mengalami keruntuhan susulan.

Setelah api di bagian luar berhasil dikendalikan, jumlah armada pemadam yang dikerahkan mulai dikurangi. Penanganan selanjutnya difokuskan pada titik-titik bara api yang masih tersisa di sekitar bangunan.

Selain kondisi fisik pabrik, keterbatasan pasokan air sempat menjadi hambatan. Jarak sumber air yang cukup jauh dari lokasi kebakaran membuat proses penyiraman membutuhkan upaya tambahan.

Kendati demikian, pihak perusahaan membantu menyediakan kendaraan tangki air untuk memenuhi kebutuhan petugas. Bantuan tersebut mempercepat proses penyediaan air selama pemadaman berlangsung.

Taufik menjelaskan, kerusakan paling parah terjadi pada lantai dua dan tiga. Sebagian struktur kedua lantai tersebut runtuh dan menutupi akses menuju area lantai dasar.

Berdasarkan informasi awal yang diterima BPBD, kebakaran diduga bermula dari korsleting listrik di gudang penyimpanan baling-baling kipas yang berada di lantai dua. Namun, penyebab pastinya masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam upaya penanganan, BPBD Kabupaten Tangerang menerjunkan 10 unit mobil pemadam kebakaran dengan dukungan 52 personel.

Taufik memastikan tidak ada korban meninggal dunia maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Warga yang tinggal di sekitar lokasi pabrik juga dilaporkan tidak mengalami dampak langsung dari kebakaran.

Untuk mencegah kemungkinan api menjalar ke kawasan permukiman, petugas sempat menempatkan satu hingga dua unit mobil pemadam serta kendaraan tangki air di sekitar area tersebut. Hingga Sabtu, armada pemadam masih disiagakan di lokasi.

Sebelumnya, kebakaran terjadi pada Jumat (6/11/2026) sekitar pukul 16.00 WIB. Asap hitam tebal terlihat membubung dari area pabrik, sementara kobaran api menyebabkan bangunan mengalami kerusakan parah hingga sebagian strukturnya roboh. (red.ASM)

Continue Reading →

Kepergok Hendak Berbuat Mesum, Pengemudi Avanza Tabrak Dua Polisi di Tol Rangkasbitung

mataperistiwa.online, Banten - Aksi nekat dilakukan EH (27), pengemudi Toyota Avanza yang menabrak dua anggota Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Banten saat berusaha kabur dari lokasi di Tol Rangkasbitung-Panimbang, Kabupaten Lebak. Pengemudi tersebut diduga panik setelah aktivitasnya di dalam mobil diketahui petugas.

Insiden yang terjadi pada Minggu (1/11/2026) itu menyebabkan Bripda Rizki Novyandri dan Briptu Wahyu mengalami luka-luka. Kondisi Rizki menjadi yang paling mengkhawatirkan karena hingga Jumat (6/11/2026) masih dirawat di ruang ICU RS Kramat Jati, Jakarta Timur, dalam keadaan belum sadarkan diri. Sementara Wahyu telah menjalani rawat jalan di rumah.

Kabid Humas Polda Banten Kombes Maruli Hutapea membenarkan kondisi kedua anggotanya tersebut. Ia menyampaikan bahwa Rizki masih membutuhkan penanganan medis intensif akibat luka serius yang dideritanya.

Kejadian bermula sekitar pukul 16.40 WIB ketika kedua polisi itu tengah melaksanakan patroli rutin. Mereka melihat sebuah mobil Avanza berhenti di bahu jalan tol, kemudian mendekatinya untuk melakukan pemeriksaan.

Saat itu, kendaraan dikemudikan EH yang diketahui berprofesi sebagai guru ngaji di sebuah pondok pesantren. Namun, ketika petugas menghampiri, EH justru menginjak pedal gas dan berusaha meninggalkan lokasi.

Mobil yang dikemudikannya kemudian menabrak kedua anggota PJR. Bripda Rizki bahkan sempat terseret di bagian depan kendaraan dan bergelantungan di atas kap mesin sebelum akhirnya terjatuh. Akibatnya, ia mengalami cedera berat.

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Banten Kompol Yeremia Iwo mengungkapkan, tersangka sengaja melarikan diri setelah terkejut lantaran aksinya dipergoki polisi. Bahkan, EH disebut menyadari keberadaan petugas yang terseret di atas kap mobilnya ketika kendaraan terus melaju.

Menurut Yeremia, tersangka memang memiliki niat melakukan perbuatan asusila bersama seorang perempuan di dalam mobil. Kedatangan polisi membuatnya panik dan memilih kabur, meskipun mengetahui tindakannya telah membahayakan petugas.

Pelarian EH tidak berlangsung lama. Tim Jatanras Ditreskrimum Polda Banten berhasil membekuknya di kawasan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, pada Senin (2/11/2026) pukul 02.30 WIB. Saat diamankan, tersangka tidak memberikan perlawanan.

Dalam keterangannya kepada penyidik, EH mengaku kabur karena takut reputasinya tercoreng setelah tertangkap basah melakukan tindakan tidak pantas. Kekhawatiran itu disebut berkaitan dengan pekerjaannya sebagai tenaga pengajar.

EH juga mengungkapkan bahwa perempuan yang bersamanya di dalam kendaraan merupakan kekasihnya. Ia bahkan menyebut perempuan tersebut sebagai calon istrinya. (red.ASM)

Continue Reading →

Jaksa Ungkap Dugaan Keuntungan Samin Tan Rp17,7 Triliun dari Tambang Ilegal

mataperistiwa.online, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa pengusaha Samin Tan terlibat dalam dugaan korupsi pengelolaan pertambangan batu bara PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Dalam perkara tersebut, kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp17,7 triliun.

Dakwaan itu dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (5/11/2026). Jaksa menyebut kerugian negara berasal dari kegiatan penambangan, pengangkutan, hingga penjualan batu bara yang dilakukan di kawasan hutan dalam wilayah tambang PT AKT.

Menurut jaksa, aktivitas tersebut tetap berlangsung meskipun izin melalui Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT AKT telah diakhiri. Pengakhiran itu merujuk pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3714 K/30/MEM/2017 tertanggal 19 Oktober 2017.

Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara, nilai kerugian dalam perkara yang berlangsung pada periode 2016 hingga 2025 tersebut mencapai Rp17.745.627.652.570,30.

Jaksa juga mengungkapkan bahwa Samin Tan disebut sebagai pemilik manfaat atau beneficial owner dari sembilan perusahaan induk yang bergerak di sektor pertambangan. Dari rangkaian aktivitas penambangan hingga pemasaran batu bara, ia diduga memperoleh keuntungan sekitar Rp17,7 triliun.

Tidak hanya Samin Tan, jaksa menyebut terdapat pihak lain yang turut menikmati keuntungan dari kegiatan tersebut. Sebanyak 13 pihak di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUKSO) atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Rangga Ilung disebut menerima keuntungan sebesar Rp3,9 miliar.

Sementara itu, Muhammad Juni Eka Wardhana yang menjabat Komisaris Utama PT Cordelia Bara Utama disebut memperoleh keuntungan senilai Rp170 miliar.

Atas perbuatannya, Samin Tan didakwa turut serta melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, maupun korporasi.

Jaksa menjeratnya dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, ia juga didakwa menggunakan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Seluruh tuduhan tersebut masih harus dibuktikan dalam proses persidangan. (red.ASM)

Continue Reading →

Polda Riau Sita 45,8 Ton Pupuk Palsu, Pemilik Diamankan di Tapung Timur

mataperistiwa.online, Pekanbaru - Sebanyak 45,8 ton pupuk yang diduga palsu berhasil diungkap Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau di Kabupaten Siak. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan pemilik pupuk berinisial AM sebagai tersangka.

Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro Ridwan mengungkapkan, pengungkapan kasus ini bermula dari pemantauan personel intelijen Kodam XIX/Tuanku Tambusai di kawasan Simpang Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.

Pada Senin (2/10/2026), petugas menemukan sebuah truk yang mengangkut pupuk dengan muatan mencurigakan. Kendaraan beserta sopir, kernet, dan barang bawaannya kemudian diperiksa.

Truk Mitsubishi Colt bernomor polisi BM-8005-SO tersebut selanjutnya diamankan. Pada 3 Oktober 2026, kendaraan berikut muatan pupuk diserahkan kepada Ditreskrimsus Polda Riau untuk penyelidikan lebih lanjut.

“Saat itu, petugas mengamankan satu unit Mitsubishi Colt BM-8005-SO yang mengangkut pupuk diduga palsu. Kendaraan beserta muatannya kemudian diserahkan kepada Ditreskrimsus Polda Riau pada 3 Oktober 2026,” ujar Ade dalam konferensi pers di Pekanbaru, Kamis (5/11/2026).

Untuk memastikan keaslian produk, penyidik mengambil 15 sampel pupuk dan mengujinya di laboratorium. Hasil pemeriksaan yang diterima pada 20 Oktober 2026 menunjukkan delapan sampel yang telah selesai diuji memiliki kandungan tidak sesuai dengan standar mutu dan kualitas yang tertera pada kemasan.

“Diketahui, bahwa delapan sampel yang hasil pengujiannya telah keluar menunjukkan kandungan yang tidak sesuai dengan mutu dan kualitas sebagaimana tercantum pada kemasan pupuk alias palsu,” jelasnya.

Dalam pengembangan perkara, polisi memeriksa sejumlah saksi, mulai dari petugas yang melakukan pengamanan hingga sopir dan kernet truk. Penyidik kemudian memanggil AM selaku pemilik pupuk untuk dimintai keterangan.

Namun, AM tidak memenuhi dua kali panggilan pemeriksaan. Polisi juga memperoleh informasi bahwa tersangka sudah tidak berada di kediamannya di kawasan Gambir.

Setelah melakukan pelacakan, petugas akhirnya menemukan AM di rumah keluarganya di Kecamatan Tapung Timur. Ia diamankan pada 31 Oktober 2026 dan dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan.

Dari hasil pemeriksaan, AM mengaku mendapatkan berbagai jenis pupuk dari sejumlah daerah, di antaranya Payakumbuh dan Medan. Pembelian dilakukan dengan menghubungi sejumlah kenalan melalui media sosial maupun platform marketplace.

Pupuk tersebut kemudian dijual kembali dengan harga yang mengikuti pasaran. Nilainya bervariasi, mulai Rp50 ribu hingga Rp220 ribu per karung, bergantung pada merek produk.

Polisi menemukan beragam merek pupuk dalam pengungkapan tersebut, antara lain TSP Daud Sawit, Mahkota Fertilizer, Rock Phosphate, NPK, Mirokemo, SS, MGO, Ikan Paus, Metro SP 36, Nitrea Urea, Fertilizer Borat, Euro Soli RD, Etimein Erimor, dan Mutiara. Selain itu, terdapat pula pupuk yang tidak memiliki merek.

Ade menyebut, berdasarkan pengakuan tersangka, aktivitas penjualan pupuk tersebut telah berlangsung sekitar enam bulan. Total barang bukti yang diamankan mencapai 926 karung dengan berat keseluruhan kurang lebih 45,8 ton.

Rinciannya, sebanyak 906 karung menggunakan kemasan 50 kilogram, sedangkan 20 karung lainnya berukuran 25 kilogram.

Atas perbuatannya, AM dijerat Pasal 122 juncto Pasal 73 Undang-Undang tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Tersangka terancam pidana penjara maksimal lima tahun dan/atau denda sesuai ketentuan dalam undang-undang tersebut. (red.ASM)

Continue Reading →

TNI AL Gagalkan Pengiriman Pasir Konsentrat Emas dan Kayu Merbau dari Dua Wilayah

mataperistiwa.online, Surabaya - Dua upaya pengiriman sumber daya alam yang diduga berasal dari kegiatan ilegal melalui jalur laut berhasil dihentikan TNI Angkatan Laut (TNI AL). Dalam operasi di wilayah kerja Komando Daerah TNI AL (Kodaeral) V, petugas menyita puluhan ton pasir yang diduga mengandung konsentrat emas serta 23 kontainer berisi kayu olahan jenis merbau.

Total nilai ekonomis barang yang diamankan diperkirakan mencapai Rp26,42 miliar. Rinciannya, pasir konsentrat emas ditaksir bernilai Rp5,49 miliar, sedangkan kayu merbau diperkirakan mencapai Rp20,93 miliar.

Panglima Komando Armada Republik Indonesia (Pangkoarmada RI) Laksamana Madya TNI Denih Hendrata menjelaskan, pengungkapan dua perkara tersebut merupakan hasil pengawasan terhadap aktivitas pengangkutan barang melalui perairan.

TNI AL, kata dia, berupaya memastikan jalur laut tidak dimanfaatkan untuk mendistribusikan hasil sumber daya alam yang diduga diperoleh dengan melanggar ketentuan hukum.

"Keberhasilan ini merupakan wujud nyata komitmen TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan laut, menegakkan hukum, melindungi sumber daya nasional, serta menjaga kepentingan negara dan masyarakat," ujar Denih dalam konferensi pers di Surabaya, Rabu (4/11/2026).

Ia menambahkan, proses penyelidikan masih diperlukan untuk memastikan unsur pelanggaran dalam kedua perkara tersebut. Penentuan pihak yang harus bertanggung jawab juga akan didasarkan pada alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

"Penetapan pasal, unsur pelanggaran, maupun pihak-pihak yang bertanggung jawab akan ditentukan berdasarkan alat bukti dan proses hukum yang berlaku," katanya.

Berawal dari Informasi Intelijen

Kasus pasir yang diduga mengandung konsentrat emas terungkap setelah Denintel Kodaeral V menerima informasi intelijen pada 26 September 2026. Informasi tersebut mengarah pada rencana pengangkutan pasir menggunakan truk melalui kapal penyeberangan.

Muatan itu diketahui akan diberangkatkan dari Pelabuhan Gili Mas, Lembar, Lombok Barat, NTB, menuju Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Petugas kemudian melakukan pemantauan terhadap pergerakan kendaraan dan jadwal pelayaran. Pada 28 September 2026, sebuah truk Hino bak panjang berwarna hijau dengan nomor polisi T 8327 AA terpantau masuk ke KMP Mutiara Barat di Pelabuhan Gili Mas.

Kapal tersebut selanjutnya berlayar menuju Pelabuhan Tanjungwangi, Banyuwangi. Saat kapal tiba pada malam hari, personel Denintel Kodaeral V bersama unsur intelijen Lanal Banyuwangi bersiap melakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan dilakukan pada 29 September 2026 pukul 01.28 WIB, setelah truk keluar dari kapal. Di dalam kendaraan, petugas menemukan sekitar 1.500 karung berisi pasir yang diduga mengandung konsentrat emas dengan perkiraan berat total 36 ton.

Karena tidak ditemukan dokumen pendukung yang menerangkan legalitas serta asal-usul barang, petugas mengamankan kendaraan beserta seluruh muatannya.

Truk kemudian dikawal menuju Surabaya dan tiba di kantor Denintel Kodaeral V sekitar pukul 17.30 WIB pada hari yang sama.

Dankodaeral V Laksamana Muda TNI Ali Triswanto menyampaikan bahwa pengemudi kendaraan tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen terkait muatan yang dibawanya.

Untuk proses berikutnya, barang bukti akan diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Truk beserta muatan yang telah diamankan akan diserahkan kepada PPNS ESDM sebagai penyidik yang berwenang untuk proses hukum lebih lanjut," jelas Ali.

Kayu Merbau Ditemukan dalam 23 Kontainer

Pengungkapan lainnya berkaitan dengan dugaan pengiriman kayu olahan ilegal dari Nabire, Papua Tengah, menuju Surabaya. Informasi awal mengenai rencana pengiriman tersebut diterima Kodaeral V pada 15 Oktober 2026.

Saat itu, terdapat informasi mengenai pengangkutan 45 kontainer yang diduga berisi kayu ilegal menggunakan KM Tanto Surya Permai.

Kodaeral V kemudian menjalin koordinasi dengan Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Gakkum Kehutanan Wilayah Jabalnusra), serta Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Kementerian Kehutanan.

Pengawasan terhadap kapal dilakukan hingga akhirnya bersandar di Dermaga Berlian Barat Utara, Terminal Berlian, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, pada 20 Oktober 2026 sekitar pukul 19.30 WIB.

Dari pemeriksaan manifes, petugas mengidentifikasi 37 kontainer yang perlu diperiksa lebih lanjut. Pemeriksaan fisik kemudian dilaksanakan tim gabungan pada 21 Oktober 2026 pukul 10.00–16.00 WIB di Depo Tanto 2, Jalan Tanjung Tembaga Nomor 11, Surabaya.

Hasilnya, sebanyak 23 kontainer diketahui berisi kayu olahan. Enam kontainer lainnya mengangkut tabung LPG kosong, empat kontainer berisi perancah atau scaffolding, sedangkan empat kontainer sisanya memuat besi tua.

Pemeriksaan oleh tenaga ahli memastikan kayu dalam 23 kontainer tersebut merupakan jenis merbau. Petugas juga menemukan sejumlah kejanggalan, antara lain ukuran dan bentuk potongan kayu yang tidak seragam, adanya bekas gergaji mesin, serta ketidaksesuaian volume dengan Dokumen Kayu Olahan (DKO).

Nilai ekonomis kayu tersebut ditaksir mencapai Rp20,93 miliar. Seluruh 23 kontainer yang memuat kayu selanjutnya diamankan di Mako Kodaeral V Surabaya.

Ali Triswanto menyatakan, barang bukti berupa kontainer kayu akan diserahkan kepada Gakkum Kehutanan Wilayah Jabalnusra untuk ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan.

"Kontainer-kontainer yang telah diamankan akan diserahkan kepada pihak Gakkum Kehutanan Wilayah Jabalnusra. Selanjutnya akan dilaksanakan penyelidikan lebih mendalam guna proses hukum dugaan pelanggaran illegal logging," ujarnya. (red.ASM)

Continue Reading →

7 Fakta Dugaan Korupsi Dana Rohaniwan Rp 4,2 Miliar di Polman, 25 Saksi Diperiksa

mataperistiwa.online, Polman - Penyidikan dugaan korupsi anggaran honor rohaniwan dan insentif imam masjid senilai Rp 4,2 miliar di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, terus bergulir. Terbaru, penyidik Ditreskrimsus Polda Sulbar menggeledah Kantor Bupati Polman pada Selasa (3/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, petugas memeriksa sejumlah ruangan dan membawa dokumen administrasi keuangan yang dinilai berkaitan dengan perkara. Polisi juga telah meminta keterangan sedikitnya 25 orang, mulai dari mantan pejabat hingga pejabat aktif di lingkungan pemerintah daerah.

Berikut sejumlah fakta yang terungkap dalam penanganan dugaan korupsi dana rohaniwan tersebut.

1. Dana Rp 4,2 miliar dialokasikan untuk rohaniwan

Perkara ini berawal dari anggaran honor rohaniwan dan insentif imam masjid dengan nilai mencapai Rp 4,2 miliar. Dana tersebut diperuntukkan bagi penerima manfaat di Polman, termasuk imam masjid, khatib, dan pendeta.

Anggaran itu berada di bawah pengelolaan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Polman.

2. Pencairan anggaran 2023 diduga bermasalah

Direktur Reskrimsus Polda Sulbar Kombes Pol Abdul Azis mengungkapkan, penyidik menemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana honor rohaniwan untuk tahun anggaran 2023 dan 2024.

Anggaran 2023 diduga tidak disalurkan kepada para penerima yang berhak. Sementara dana tahun 2024 diduga digunakan untuk menutup kewajiban pembayaran pada tahun sebelumnya.

Abdul Azis menyampaikan bahwa penanganan perkara tersebut telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

3. Polisi telah memeriksa 25 orang saksi

Untuk mengungkap alur penggunaan dana, penyidik telah meminta keterangan dari sedikitnya 25 saksi. Mereka berasal dari berbagai unsur pemerintahan, baik yang masih menjabat maupun yang sudah tidak aktif.

Beberapa di antaranya adalah mantan Sekretaris Daerah Polman berinisial AB, mantan Kepala Bagian Kesra berinisial ALM, sejumlah camat, serta mantan bendahara umum pemerintah daerah.

Keterangan para saksi diperlukan untuk menelusuri proses penyusunan anggaran, mekanisme pencairan, hingga pihak yang berkaitan dengan pengelolaannya.

4. Ruang Kesra dan BPKAD menjadi sasaran penggeledahan

Tim Ditreskrimsus Polda Sulbar melakukan penggeledahan di ruang Bagian Kesra dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Polman.

Kegiatan tersebut dipimpin Kombes Pol Abdul Azis dan dilaksanakan Unit I Subdit III Tipidkor dengan bantuan personel Satreskrim Polres Polman.

Petugas memeriksa sejumlah tempat penyimpanan berkas, termasuk laci meja dan lemari. Dari lokasi tersebut, penyidik mengamankan dokumen yang berkaitan dengan pencairan anggaran.

5. Penggeledahan dilakukan berdasarkan dokumen penyidikan

Langkah penggeledahan itu dilakukan dengan berlandaskan laporan polisi, surat perintah penyidikan, serta surat perintah penggeledahan.

Penyidik mendalami dugaan penggelapan dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana Insentif Kerohanian dan Jamkesda pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Polman.

Abdul Azis menyebut sejumlah dokumen yang dibutuhkan telah ditemukan dan disita untuk membantu mengungkap perkara tersebut.

6. Dokumen keuangan periode 2020-2024 ikut ditelusuri

Selain berkas pencairan dana rohaniwan, penyidik turut mencari dokumen administrasi keuangan untuk rentang waktu 2020 hingga 2024.

Dokumen yang menjadi perhatian antara lain Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Berkas tersebut diperlukan untuk memeriksa tahapan administrasi serta aliran pencairan anggaran.

Abdul Azis mengatakan dokumen yang dibutuhkan telah diamankan. Ia juga menegaskan penyidikan akan dilakukan secara profesional dan tidak menutup kemungkinan menindak pihak mana pun apabila ditemukan bukti pelanggaran.

7. Belum ada tersangka, kerugian negara masih dihitung

Hingga penggeledahan dilakukan, kepolisian belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Besaran potensi kerugian keuangan negara juga masih dalam proses pendalaman.

Penyidik akan berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk melakukan penghitungan kerugian negara berdasarkan hasil pemeriksaan.

Hasil penghitungan dan pendalaman alat bukti nantinya akan menjadi bahan bagi penyidik dalam menentukan langkah hukum berikutnya, termasuk kemungkinan penetapan tersangka. (red.ASM)

Continue Reading →

Kapolresta Sidoarjo dan Seluruh Anggota Jalani Tes Urine Mendadak, Hasilnya Negatif

mataperistiwa.online, Sidoarjo - Seluruh personel Polresta Sidoarjo, mulai dari pejabat utama hingga kapolsek jajaran, menjalani pemeriksaan urine secara mendadak pada Selasa (3/11/2026). Tes tersebut dilakukan sebagai upaya memastikan lingkungan kepolisian terbebas dari penyalahgunaan narkotika.

Pemeriksaan dipimpin langsung Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby Adimas Condroputra. Wakapolresta AKBP Fahrian Saleh Siregar beserta para pejabat utama (PJU) dan seluruh anggota turut mengikuti kegiatan tersebut.

Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan personel yang terindikasi menggunakan narkoba. Seluruh anggota yang menjalani tes urine dinyatakan negatif.

Bobby menegaskan, upaya pemberantasan narkotika harus diawali dari internal institusi kepolisian. Menurutnya, anggota Polri dituntut menjaga integritas dan kedisiplinan agar dapat menjadi teladan bagi masyarakat.

"Komitmen kami jelas, tidak ada ruang bagi penyalahgunaan narkoba, termasuk di lingkungan internal Polri. Pemberantasan narkoba harus dimulai dari diri sendiri dan institusi," ujar Bobby dalam keterangannya, Selasa (3/11/2026).

Ia menjelaskan, pemeriksaan urine secara mendadak merupakan salah satu bentuk pengawasan untuk mencegah keterlibatan anggota dalam penyalahgunaan narkotika. Hasil negatif yang diperoleh seluruh personel diharapkan semakin memperkuat pengawasan internal.

"Melalui pemeriksaan urine yang diperoleh hasil negatif semua untuk anggota kami ini, diharapkan dapat memperkuat pengawasan internal sekaligus menunjukkan keseriusan institusi Polri dalam memerangi narkoba," katanya.

Selain menyoroti penyalahgunaan narkoba, Bobby juga mengingatkan seluruh personel agar tidak menggunakan rokok elektrik atau vape.

Ia meminta anggota mematuhi ketentuan yang berlaku serta menjaga sikap dan perilaku, baik ketika menjalankan tugas kepolisian maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Bobby, langkah tersebut menjadi bagian dari pembinaan untuk membentuk personel yang profesional dan berintegritas. Dengan demikian, anggota Polresta Sidoarjo diharapkan mampu memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman secara optimal kepada masyarakat. (red.ASM)

Continue Reading →

AKBP Andika Dharma Sena Dicopot dari Kapolres Sukoharjo, Begini Rekam Jejak Kariernya

mataperistiwa.online, Sukoharjo - Polemik penggeledahan Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Quran (HQ) di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, berujung pada pencopotan AKBP Andika Dharma Sena dari jabatan Kapolres Sukoharjo.

Keputusan tersebut diambil Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto pada Senin (2/11/2026). Selain Andika, tiga personel Polres Sukoharjo yang terlibat dalam kegiatan penggeledahan pada 27 Oktober 2026 juga dicopot dari jabatan mereka.

Keempat anggota kepolisian itu selanjutnya menjalani pemeriksaan oleh Propam Polri untuk mendalami dugaan pelanggaran kode etik.

Andika sendiri baru sekitar satu bulan menjabat sebagai Kapolres Sukoharjo. Sebelumnya, perwira lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 2007 tersebut pernah menduduki sejumlah posisi strategis, termasuk Kasatreskrim Polrestabes Semarang.

Saat bertugas di Semarang, Andika berada dalam jajaran kepolisian yang menangani perkara penembakan Gamma Rizkynata Oktafandy, siswa SMKN 4 Semarang, pada November 2024.

Rekam Jejak Jabatan AKBP Andika Dharma Sena

Sebelum tersandung polemik penggeledahan Ponpes HQ, Andika resmi menerima jabatan Kapolres Sukoharjo pada Selasa (6/10/2026). Prosesi serah terima jabatan dilaksanakan di Mapolda Jawa Tengah dengan dipimpin Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan.

Dalam pergantian tersebut, Andika menggantikan AKBP Anggaito Hadi Prabowo yang kemudian mendapat tugas baru sebagai Kapolres Pemalang.

Perjalanan karier Andika di kepolisian telah berlangsung di sejumlah satuan dan wilayah. Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ia pernah tercatat sebagai Kapolsek Teluk Batan Polres Ketapang pada 2012.

Kemudian, pada 2018, Andika mengemban jabatan Kasatreskrim di Polda Kalimantan Timur. Dua tahun berikutnya, ia tercatat pernah bertugas sebagai Kasatresnarkoba dan Kasatreskrim di lingkungan Polda Kalimantan Timur.

Pada 2021 hingga 2022, Andika kembali menduduki posisi Kasatreskrim di wilayah Polda Kalimantan Timur.

Setelah itu, ia mendapat penugasan sebagai Kasatreskrim Polrestabes Semarang. Jabatan tersebut diembannya selama periode 2023 sampai 2026, sebelum akhirnya dipercaya memimpin Polres Sukoharjo.

Masuk dalam Jajaran Penanganan Kasus Penembakan Gamma

Ketika menjabat Kasatreskrim Polrestabes Semarang, Andika tercatat berada dalam jajaran kepolisian yang menangani kasus penembakan Gamma Rizkynata Oktafandy (17).

Gamma merupakan pelajar SMKN 4 Semarang yang meninggal dunia setelah ditembak anggota polisi Aipda Robig Zaenudin. Insiden tersebut terjadi di wilayah Ngaliyan, Kota Semarang, pada 24 November 2024.

Perkara itu menyita perhatian masyarakat karena melibatkan aparat kepolisian dan menimbulkan korban jiwa dari kalangan pelajar.

Meski Andika menjabat sebagai Kasatreskrim saat kasus tersebut ditangani, informasi yang tersedia belum menguraikan secara spesifik tindakan maupun peran teknisnya dalam proses penyidikan perkara tersebut.

Penggeledahan Ponpes HQ Menjadi Sorotan

Karier Andika sebagai Kapolres Sukoharjo kemudian berakhir setelah muncul persoalan dalam penggeledahan Ponpes HQ.

Kegiatan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus pembakaran dan perusakan warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, pada September 2026.

Dalam proses pengembangan perkara, polisi berusaha menemukan seorang pria yang diduga mempunyai hubungan dengan kasus tersebut. Penelusuran informasi mengenai keberadaan pria itu mengarah ke dua pondok pesantren di wilayah Sukoharjo dan Karanganyar.

Namun, tindakan polisi di Ponpes HQ memunculkan polemik. Sejumlah santriwati dan ustazah dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Pengurus pesantren juga menyampaikan keberatan terkait penyitaan sejumlah barang yang disebut milik lembaga maupun penghuni ponpes.

Persoalan tersebut kemudian menjadi perhatian Komnas HAM, Kompolnas, dan Mabes Polri.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan bahwa personel yang berkaitan dengan kegiatan penggeledahan telah menjalani pemeriksaan dan dinonaktifkan.

"Langkah ini telah dilakukan pemeriksaan dan penonaktifan kepada yang bersangkutan," ujar Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta, Senin (2/11/2026), sebagaimana dikutip dari awak media.

Tiga anggota lain yang turut dicopot yakni Iptu AS yang menjabat Kasat Reskrim Polres Sukoharjo, Ipda FA selaku Kanit Pidana Umum, serta Ipda RAP yang bertugas sebagai Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Trunoyudo menyebut pemeriksaan terhadap keempat personel tersebut dilakukan Propam Polri untuk menelusuri dugaan pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan penggeledahan.

Ia juga menegaskan bahwa terdapat dua penanganan perkara yang berjalan secara bersamaan. Penyidikan kasus pembakaran dan perusakan warung tetap dilanjutkan, sementara dugaan pelanggaran etik oleh personel kepolisian ditangani Propam Mabes Polri.

Jabatan Baru Andika Setelah Dicopot

Pencopotan dari jabatan Kapolres Sukoharjo diikuti dengan penempatan Andika sebagai perwira menengah (Pamen) Stamaops Polri.

Keputusan mutasi itu tercantum dalam Surat Telegram Nomor ST/2463/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026.

Sebagai pengganti Andika, Polri menunjuk AKBP Indra Maulana Saputra yang sebelumnya menjabat Kapolres Boyolali untuk memimpin Polres Sukoharjo.

Adapun jabatan Kapolres Boyolali selanjutnya diisi AKBP Christopher Adhikara Lebang. Sebelum mendapat penugasan tersebut, Christopher menjabat Kepala Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah.

Hingga 2 November 2026, pemeriksaan terhadap Andika dan tiga anggota Polres Sukoharjo lainnya masih berlangsung di Propam Polri. Sementara itu, penyidikan perkara pembakaran dan perusakan warung Mi dan Babi Tepi Sawah tetap berjalan sesuai proses hukum. (red.ASM)

Continue Reading →

Kunjungi SMAN 82 Jakarta, Kapolda Metro Tekankan Pentingnya Karakter Generasi Muda

mataperistiwa.online, Jakarta - Pemanfaatan media sosial secara bertanggung jawab menjadi salah satu perhatian Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto saat bertemu dengan siswa SMAN 82 Jakarta, di Jalan Daha II, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dalam kegiatan tersebut, Dadang mengajak para pelajar agar tidak sembarangan menyebarkan informasi maupun memberikan komentar di media sosial. Menurutnya, setiap informasi perlu dicermati terlebih dahulu agar tidak memicu kesalahpahaman atau perselisihan.

Kehadiran Kapolda di lingkungan sekolah tersebut merupakan bagian dari program Polisi Peduli Pendidikan. Memasuki pelaksanaan pekan kedua, kegiatan ini diarahkan untuk membangun kedekatan antara kepolisian dengan generasi muda sekaligus memberikan pembinaan mengenai pentingnya karakter positif.

Selain memberikan imbauan, Dadang turut mengajak siswa berdiskusi mengenai berbagai persoalan yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa pelajar diberikan kesempatan untuk menyampaikan pemikiran dan menjawab pertanyaan secara langsung di hadapan peserta lainnya.

Interaksi berlangsung secara terbuka. Siswa yang berani berpartisipasi dalam sesi tanya jawab juga memperoleh hadiah sebagai bentuk penghargaan atas keaktifan dan rasa percaya diri mereka.

Dalam pertemuan itu, Dadang turut mengingatkan bahwa masa sekolah menengah atas merupakan kesempatan berharga untuk memperkaya pengetahuan dan membangun kemampuan diri. Ia meminta para siswa serius memanfaatkan waktu belajar sebelum memasuki jenjang pendidikan maupun kehidupan dengan tanggung jawab yang lebih besar.

Kapolda juga membagikan pengalaman pribadinya ketika masih bersekolah. Ia menilai masa SMA memiliki banyak kenangan berharga, sehingga para pelajar sebaiknya menjalani periode tersebut dengan kegiatan yang bermanfaat.

"Ketika kita SMA itu manfaatkan itu dengan baik. Masa SMA itu masa yang paling enak, paling indah. Nanti kalau sudah lulus SMA, kuliah lebih berat lagi bebannya," ujar Dadang.

Mengenai kehidupan di dunia digital, para siswa juga didorong untuk tidak mudah terprovokasi oleh unggahan maupun komentar orang lain. Kemampuan mengontrol emosi dan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan dinilai penting untuk menghindari konflik.

Dalam diskusi tersebut, para pelajar menyampaikan sejumlah gagasan untuk menciptakan interaksi yang sehat, baik di lingkungan sekolah maupun media sosial. Di antaranya menggunakan platform digital untuk menyebarkan pesan bermanfaat, menjauhi ajakan permusuhan, serta membiasakan diri memeriksa kebenaran informasi.

Dadang menyambut positif berbagai pendapat yang disampaikan siswa. Ia menekankan bahwa keberanian menyampaikan gagasan harus diimbangi dengan sikap bertanggung jawab dan kemampuan menjaga perilaku.

Ia juga berharap generasi muda mampu mempersiapkan diri sejak dini agar nantinya dapat mengambil peran dalam membawa perubahan positif bagi masyarakat dan negara.

"Kita semua datang ke sini karena sayang sama generasi muda, adik-adik semua. Karena adik-adik ini akan menggantikan kita untuk membawa negara ini menjadi lebih baik, masyarakat ini menjadi lebih baik," ungkapnya.

Sementara itu, Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, program Polisi Peduli Pendidikan menjadi salah satu pendekatan kepolisian untuk menjalin komunikasi dengan kalangan pelajar.

Melalui kegiatan yang mengedepankan edukasi dan pendekatan humanis, kepolisian berupaya mendukung lingkungan sekolah agar mampu mendampingi perkembangan siswa secara positif. Sinergi dengan tenaga pendidik dan orang tua juga menjadi bagian penting dalam membentuk karakter generasi muda.

Program tersebut diharapkan tidak hanya memberikan motivasi kepada siswa, tetapi juga mendorong terbentuknya generasi yang memiliki wawasan luas, bertanggung jawab, serta peka terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Langkah ini sejalan dengan semangat Kerja Melayani Jakarta. (red.ASM)

Continue Reading →

Penggerebekan Kampung Bahari Jakut, Polisi Amankan 26 Orang dan Sita Mesin Pencetak Ekstasi

 

mataperistiwa.online, Jakarta - Sebanyak 26 orang diamankan aparat gabungan dalam operasi penggerebekan kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut, petugas juga menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Bismo Teguh Prakoso mengatakan, operasi tersebut melibatkan sejumlah unsur kepolisian dan lembaga terkait, di antaranya Badan Narkotika Nasional (BNN), Bareskrim Polri, serta personel Brimob.

Menurut Bismo, petugas melakukan penyisiran secara bersamaan dengan mendatangi kawasan sasaran melalui sejumlah jalur berbeda. Strategi tersebut dilakukan agar operasi dapat menjangkau berbagai sisi lokasi.

"Iya. Yang jelas kita melakukan penggerebekan dari berbagai sisi, ya. Ada dari berbagai arah, ya. Oleh karena itu kita lakukan serempak", kata Bismo di lokasi, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026).

Dalam operasi tersebut, sebanyak 26 orang berhasil diamankan oleh petugas. "26 (yang diamankan)", tambahnya.

Selain mengamankan sejumlah orang, aparat juga menyita berbagai barang bukti. Di antaranya narkotika jenis sabu dan ganja, alat isap atau bong, senjata tajam (sajam), hingga mesin yang diduga digunakan untuk mencetak ekstasi.

Bismo menegaskan, pihaknya tidak akan berhenti pada penindakan di lokasi tersebut. Polisi masih berupaya mengembangkan kasus untuk memburu pihak-pihak yang diduga menjadi bandar narkoba.

"Kemudian ada mesin, mesin pencetak ekstasi, ya. Kemudian ada sajam dan bong, ya, peralatan-peralatan yang digunakan untuk penyalahgunaan narkoba. Dan kita akan terus kejar bandar-bandar tersebut", tuturnya.

Dalam pelaksanaan penggerebekan, petugas sempat menghadapi perlawanan dari sejumlah pihak. Namun, situasi tersebut diklaim dapat dikendalikan sehingga operasi tetap berjalan sesuai sasaran. (red.ASM)

Bismo menjelaskan, perlawanan yang muncul diduga merupakan upaya untuk mengalihkan konsentrasi petugas dari titik-titik yang telah ditetapkan sebagai target operasi.

"Perlawanan itu sebagai wujud pengalihan perhatian dari zona yang menjadi target operasi kita, ya. Tapi kita tidak teralihkan terhadap fokus dari target operasi kita", ucap dia.

Continue Reading →

Penggeledahan Dua Ponpes Tuai Keluhan, Propam Polda Jateng Siap Turun Tangan

mataperistiwa.online, Jakarta - Polda Jawa Tengah (Jateng) menyatakan siap menindaklanjuti laporan atau keluhan terkait dugaan pelanggaran prosedur saat penggeledahan dua pondok pesantren (ponpes) dalam penyelidikan kasus pembakaran dan perusakan warung Mi Babi Tepi Sawah di Sukoharjo. Pemeriksaan terhadap dugaan tersebut dapat melibatkan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).

Wakapolda Jateng Brigjen Andi Herindra Rahmawan mengatakan, pihaknya telah bertemu dengan sejumlah tokoh, di antaranya ustaz Abu Bakar Ba'asyir, ustaz Abdul Rohim yang merupakan putra Abu Bakar Ba'asyir, serta ustaz Amir Mahmud. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menerima masukan dan mendengarkan keberatan dari lingkungan pesantren.

"Pertemuan ini merupakan kesempatan untuk menjalin komunikasi dan mendengar aspirasi. Kami tidak datang untuk meminta siapa pun membenarkan tindakan kepolisian atau menghentikan penyampaian keluhan. Pertemuan ini juga tidak menentukan hasil penyidikan maupun pemeriksaan yang sedang berjalan", ujar Andi melalui sambungan telepon, Sabtu (31/10/2026).

Andi mengakui terdapat sejumlah hal yang dikeluhkan pihak pesantren berkaitan dengan proses penggeledahan. Menurutnya, setiap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas kepolisian harus ditelusuri melalui mekanisme pemeriksaan yang berlaku.

"Pada saat yang sama, kami memahami adanya keluhan mengenai pelaksanaan penggeledahan dan dampaknya terhadap para santri serta keluarga. Setiap dugaan ketidaksesuaian prosedur perlu diperiksa secara objektif dan profesional melalui mekanisme yang berwenang. Saya tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan ataupun menyimpulkan hal-hal yang belum terverifikasi", jelasnya.

Ia menegaskan, kepolisian tetap mengedepankan penghormatan terhadap hak masyarakat dan asas praduga tak bersalah. Pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan perkara, kata dia, tidak semestinya menerima stigma maupun mengalami kerugian nama baik.

"Polda Jawa Tengah berkomitmen menghormati hak setiap orang dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Siapa pun yang tidak terbukti terkait dengan perkara tidak boleh diberi stigma atau dirugikan nama baiknya. Kami juga mengajak semua pihak menjaga komunikasi yang sejuk dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Klarifikasi resmi dari kepolisian akan disampaikan berdasarkan fakta yang telah dipastikan", imbuh Andi.

Diketahui, penggeledahan dilakukan polisi di dua pondok pesantren yang berada di wilayah Karanganyar dan Sukoharjo pada Selasa (27/10/2026). Langkah tersebut merupakan bagian dari pengembangan kasus pembakaran dan perusakan warung Mi Babi Tepi Sawah.

Kedua lokasi itu diduga berkaitan dengan keberadaan seorang buronan berinisial I. Pria tersebut merupakan mantan narapidana kasus terorisme yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). (red.ASM)

Continue Reading →

Polisi Dalami Laporan terhadap Betrand Peto, Sejumlah Bukti Dugaan Kekerasan Seksual Dikumpulkan

mataperistiwa.online, Jakarta – Sejumlah bukti tengah diteliti penyidik Polda Metro Jaya dalam penanganan laporan dugaan kekerasan seksual yang mencantumkan nama Betrand Peto atau BP sebagai terlapor. Bukti yang dikumpulkan di antaranya hasil visum, rekaman CCTV, foto atau dokumentasi luka, serta riwayat percakapan melalui media sosial.

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya AKBP Onkoseno mengatakan, penyidik juga telah meminta keterangan dari pelapor berinisial ANW, para saksi, dan Betrand Peto. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari proses pendalaman perkara.

"Penyidik juga telah mengamankan dan mendalami sejumlah alat bukti, antara lain hasil visum, rekaman CCTV, dokumentasi luka, serta percakapan melalui media sosial", terangnya, Jumat (30/10/2026).

Penanganan kasus ini kini telah memasuki tahap penyidikan. Polisi resmi meningkatkan status perkara dari penyelidikan pada 27 Oktober 2026.

"Perkara dengan pelapor ANW tersebut telah meningkat dari tahap penyelidikan ke penyidikan sejak 27 Oktober 2026", kata Onkoseno.

Meski demikian, penyidik belum menetapkan status hukum lebih lanjut terhadap pihak yang dilaporkan. Kepolisian masih menunggu hasil pendalaman perkara serta menilai apakah bukti yang terkumpul telah mencukupi.

"Status hukum selanjutnya akan ditentukan berdasarkan hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti", ucapnya.

Kasus ini bermula dari laporan ANW, perempuan berusia 26 tahun, yang disampaikan pada Sabtu, 12 September 2026. Dalam laporan tersebut, ia mengadukan dugaan tindak kekerasan seksual yang diklaim terjadi di sebuah klub malam di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.

Menurut keterangan dalam laporan, kejadian itu berlangsung pada dini hari. ANW mengaku menjadi korban pelecehan yang disertai kekerasan fisik.

Pelapor juga disebut memiliki hasil visum yang memperlihatkan luka lebam di sejumlah bagian tubuh. Bukti tersebut turut menjadi bagian dari materi yang didalami kepolisian dalam penyidikan kasus ini. (red.ASM)

Continue Reading →

Polri Jerat 20 Perusahaan Kasus Karhutla, DPR Dorong Sanksi Tegas hingga Pembubaran

 mataperistiwa.online, Jakarta – Penetapan 245 orang dan 20 korporasi sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mendapat apresiasi dari anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah. Ia meminta aparat penegak hukum menjatuhkan sanksi tegas kepada para pelaku agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Gus Falah menilai langkah Bareskrim Polri tersebut menunjukkan keseriusan aparat dalam menangani tindak pidana karhutla. Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten, baik terhadap pelaku individu maupun perusahaan yang terbukti terlibat.

"Kami apresiasi tinggi. Inilah bentuk penegakan hukum yang keras", ujar Gus Falah kepada wartawan Jumat (30/10/2026).

Ia menyebut sejumlah regulasi dapat menjadi dasar untuk menindak pelaku pembakaran hutan dan lahan. Aturan tersebut meliputi Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hingga ketentuan pidana dalam KUHP baru.

Gus Falah berharap ketentuan pidana tersebut diterapkan secara maksimal terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Dengan adanya hukuman berat, diharapkan muncul efek jera sehingga praktik pembakaran lahan tidak kembali terjadi.

"Tentu kita berharap ancaman pidana yang berat supaya peristiwa ini tidak terulang", tuturnya.

Selain mendorong proses pidana, legislator PDIP tersebut juga meminta Kejaksaan RI menindaklanjuti kemungkinan penerapan sanksi terhadap korporasi yang terbukti melanggar hukum.

Ia mengacu pada Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan tersebut memungkinkan kejaksaan mengajukan permohonan pembubaran perseroan kepada pengadilan negeri apabila perusahaan terbukti melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan kepentingan umum.

"Sehingga kita minta kejaksaan mengajukan permohonan pembubaran korporasi tersebut", tegasnya.

20 Perusahaan Terseret Kasus Karhutla

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa dugaan tindak pidana karhutla tidak hanya melibatkan perorangan, tetapi juga badan usaha. Hingga akhir Oktober 2026, sebanyak 20 perusahaan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyampaikan pengungkapan tersebut dalam konferensi pers di Polda Kalimantan Barat Pontianak Kamis (29/10/2026).

Asep menjelaskan, dari 20 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka, 16 merupakan perusahaan dalam negeri. Sementara empat lainnya berstatus penanaman modal asing (PMA) yang berasal dari Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan.

Keempat perusahaan tersebut masing-masing adalah PT HKI, PT RKA, PT API, dan PT AI.

Polri sendiri telah menangani 104 laporan polisi terkait dugaan keterlibatan korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan tersebut.

Asep menegaskan, keterlibatan perusahaan dalam kasus karhutla menjadi perhatian serius kepolisian karena dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.

245 Orang Turut Ditetapkan sebagai Tersangka

Selain korporasi, kepolisian juga menetapkan 245 orang sebagai tersangka dalam perkara karhutla yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Berdasarkan data Polri hingga akhir Oktober 2026, penanganan terhadap pelaku perorangan dilakukan melalui 287 laporan polisi. Total area hutan dan lahan yang terbakar dalam perkara tersebut mencapai 5.859,12 hektare.

"Terhadap pelaku perorangan itu, kami telah membuat 287 laporan polisi (LP) dengan luasan hutan yang terbakar seluas 5.859,12 hektare. Kemudian tersangka yang sudah kami tetapkan untuk pelaku perorangan dari seluruh polda-polda yang terjadi kebakaran hutan dan lahan itu sebanyak 245 tersangka", jelas Asep.

Dengan penetapan ratusan tersangka tersebut, penanganan kasus karhutla kini menyasar pelaku individu hingga perusahaan. Sementara itu, dorongan agar korporasi yang terbukti melanggar hukum mendapatkan sanksi berat terus disuarakan, termasuk usulan pembubaran perusahaan melalui mekanisme pengadilan. (red.ASM)

Continue Reading →

Polisi Bongkar Sindikat Prostitusi Anak di Solo, Korban Dijanjikan Pekerjaan ART

mataperistiwa.online, Solo - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Solo mengungkap jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang berkedok prostitusi daring di wilayah Solo dan sekitarnya. Dalam kasus ini, para korban yang masih berusia anak-anak direkrut menggunakan tawaran pekerjaan sebagai asisten rumah tangga (ART).

Sindikat tersebut dikendalikan oleh seorang pria berinisial D yang berasal dari Jawa Barat. Alih-alih memperoleh pekerjaan rumah tangga seperti yang dijanjikan, para korban justru diarahkan untuk terlibat dalam praktik prostitusi online.

D mengungkapkan bahwa perekrutan korban dilakukan melalui hubungan pertemanan. Sebagian korban diketahui berasal dari Sukabumi, Jawa Barat, termasuk dua remaja berinisial LS dan NPR yang masing-masing berusia 17 tahun.

" Sukabumi (asal yang direkrut). (Caranya?) Teman ke teman", ujar D dalam konferensi pers di Mapolresta Solo, Selasa (27/10/2026).

Pelaku mengakui bahwa dirinya semula menawarkan pekerjaan sebagai ART kepada para korban sebelum akhirnya melibatkan mereka dalam prostitusi daring.

"(Dijanjikan jadi) ART", kata D.

Polisi menyebut para korban berusia antara 15 hingga 17 tahun dan seluruhnya sudah tidak bersekolah. Dalam jaringan tersebut, korban menerima bayaran bulanan sekitar Rp5,5 juta.

Namun, waktu kerja mereka tidak menentu, mulai dari dua minggu hingga satu bulan penuh. Dalam sehari, seorang korban dapat melayani lima hingga enam pelanggan, dengan tarif setiap transaksi berkisar Rp250.000 sampai Rp300.000.

"Kadang 2 Minggu, kadang 1 bulan full (waktu kerjanya). Gaji Rp5,5 juta, dengan sekali transaksi satu cewek Rp250-300. (Sehari melayani) ada lima, ada enam, tidak menentu", ungkap D.

Kapolresta Solo, AKBP Condro Sasongko, menegaskan bahwa perkara tersebut merupakan kejahatan serius. Selain berkaitan dengan perdagangan manusia dan pelanggaran kesusilaan, praktik itu dinilai mengancam masa depan anak-anak yang menjadi korban eksploitasi.

Berdasarkan hasil penyelidikan, jaringan tersebut diperkirakan telah beroperasi selama sekitar 10 bulan hingga hampir satu tahun. Para pelaku memanfaatkan aplikasi pesan instan untuk menjalankan aktivitasnya.

Condro menyampaikan bahwa polisi menemukan empat korban yang masih di bawah umur. Dua di antaranya untuk sementara ditempatkan di bawah penanganan Dinas Sosial. Selain itu, perekrutan disebut melibatkan korban laki-laki maupun perempuan yang kemudian dipekerjakan di sejumlah kota dan kabupaten.

"10 bulan ke belakang atau hampir 1 tahun. Menggunakan aplikasi hijau. Ada 4 korban (anak dibawah umur), dua orang diantaranya kita titipkan ke Dinas Sosial. (Rentang usia?) 15-17 tahun. Mereka sudah tidak bersekolah", tutur Condro dalam konferensi pers pada Selasa (27/10/2026).

Pengungkapan Bermula dari Laporan Warga

Kasat PPA dan PPO Polresta Solo, Kompol Ratna Kartika Sari, menjelaskan bahwa penyelidikan bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan prostitusi online di sebuah hotel di Solo.

Menindaklanjuti informasi tersebut, polisi mendatangi lokasi dan menemukan indikasi praktik prostitusi yang melibatkan anak. Penyelidikan kemudian dikembangkan hingga ke wilayah Kecamatan Donohudan, Kabupaten Boyolali.

Pada Kamis (22/10/2026), petugas menggerebek sebuah mes yang diduga digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus lokasi operasional para operator jaringan tersebut.

Dari pengungkapan kasus itu, polisi menetapkan 14 orang sebagai tersangka. D diduga bertindak sebagai mucikari sekaligus pengendali utama sindikat, sedangkan 13 tersangka lainnya berperan sebagai operator. Mereka seluruhnya diketahui berasal dari Sukabumi, Jawa Barat.

Ketiga belas operator tersebut masing-masing berinisial PR, EIM, MBN, RS, A, MC, S, RR, AD, P, S, DS, dan R.

Ratna menjelaskan bahwa para korban masih menjalani pendampingan. Anak-anak tersebut untuk sementara ditampung di Dinas Sosial karena sudah tidak bersekolah. Setelah proses penanganan selesai, mereka direncanakan dikembalikan ke daerah asalnya.

"(Korban) Masih pendampingan, dia anak sementara kita tambung di Dinsos. Dia sudah tidak sekolah. Semuanya Jawa Barat. Setelah proses selesai (akan dikembalikan ke daerah asal). Mucikari 1, operator 13, PSK 4", kata Ratna.

Dalam penggeledahan dan penyidikan, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, yakni 24 unit telepon genggam, 62 kondom, dua pelumas, lima buku pencatatan transaksi, serta uang tunai senilai Rp8,65 juta.

Atas perbuatannya, D dijerat dengan ketentuan pidana terkait kesusilaan dan tindak pidana perdagangan orang. Polisi menyebut tersangka terancam Pasal 419 atau Pasal 421 KUHP serta Pasal 455 mengenai TPPO, dengan ancaman hukuman penjara antara lima hingga 15 tahun. (red.ASM)

Continue Reading →