Tampilkan postingan dengan label nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label nasional. Tampilkan semua postingan

Senin, 10 Agustus 2026

BGN Wajibkan Guru Ikut Santap MBG Bersama Siswa, Keamanan Pangan Diperketat

 

Makan Bergizi Gratis (MBG) phot by radar kediri


JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan sekolah. Salah satu arahan terbaru yang diberikan adalah meminta guru ikut makan bersama siswa saat menu MBG dibagikan.

Kebijakan tersebut tidak hanya ditujukan untuk memastikan makanan diterima dan dikonsumsi siswa, tetapi juga menjadi bagian dari pengawasan kualitas pangan sekaligus sarana pembelajaran perilaku bagi peserta didik.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa guru diharapkan berada bersama siswa ketika waktu makan berlangsung. Menurutnya, kegiatan makan bersama di dalam kelas dapat dimanfaatkan untuk mengajarkan berbagai kebiasaan positif, seperti tertib saat mengambil makanan, menjaga kebersihan, serta menerapkan etika ketika makan.

Selain berfungsi sebagai pendamping, guru juga dinilai mempunyai peran penting dalam memastikan kondisi makanan sebelum dikonsumsi para siswa. Guru diminta melakukan pengecekan secara langsung terhadap makanan yang akan diberikan.

Apabila terdapat makanan yang dinilai tidak layak atau menimbulkan keraguan dari sisi keamanan dan kualitas, makanan tersebut harus dihentikan pemberiannya kepada siswa.

BGN Siapkan Label Batas Aman Konsumsi

Untuk memperkuat pencegahan terhadap potensi gangguan kesehatan akibat makanan, BGN juga akan menerapkan sistem penandaan batas waktu konsumsi.

Mulai pekan berikutnya, wadah makanan atau ompreng yang digunakan dalam program MBG akan diberi label yang menunjukkan batas waktu aman makanan tersebut untuk dikonsumsi.

Penerapan batas waktu tersebut bertujuan mengurangi kemungkinan makanan dikonsumsi setelah melewati masa aman. Jika waktu yang tertera pada label telah terlampaui, makanan tidak diperbolehkan untuk diberikan maupun dikonsumsi.

Langkah tersebut menjadi salah satu upaya BGN dalam memperketat standar keamanan pangan selama pelaksanaan program MBG.

Siswa Dilarang Membawa Pulang Lauk MBG

BGN juga kembali mengingatkan agar makanan MBG tidak dibawa pulang oleh siswa. Larangan tersebut termasuk untuk lauk seperti telur maupun ayam yang terkadang sengaja disisihkan siswa untuk diberikan kepada keluarganya.

Meski tindakan tersebut dapat muncul karena keinginan berbagi dengan orang tua atau anggota keluarga di rumah, makanan MBG memiliki ketahanan yang terbatas. Setelah berada di luar kondisi penyimpanan yang sesuai, kualitas dan keamanan makanan dapat mengalami penurunan.

Karena itu, siswa diminta menghabiskan makanan MBG di sekolah sesuai waktu yang telah ditentukan dan tidak menyimpan atau membawa pulang sisa makanan.

Guru juga diminta ikut memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai ketentuan tersebut. Edukasi kepada wali murid dinilai penting agar keluarga memahami bahwa membawa pulang makanan yang telah melewati batas waktu konsumsi dapat menimbulkan risiko kesehatan.

BGN menekankan bahwa niat berbagi makanan merupakan hal positif, tetapi harus tetap dilakukan dengan memperhatikan prosedur keamanan pangan. Dengan pengawasan guru, edukasi kepada siswa dan orang tua, serta penerapan batas waktu konsumsi, pelaksanaan program MBG diharapkan berlangsung lebih aman dan sesuai standar.

(Red/hep)

Minggu, 09 Agustus 2026

Karhutla Meluas, Seluruh Akses Wisata Gunung Bromo Ditutup Sementara

 

Gunung Bromo




PROBOLINGGO – Aktivitas wisata di kawasan Gunung Bromo ditutup sementara menyusul kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus meluas di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

Balai Besar TNBTS memutuskan menutup seluruh jalur masuk menuju kawasan wisata Gunung Bromo sebagai langkah untuk mendukung proses penanganan kebakaran sekaligus mengutamakan keselamatan pengunjung.

Kebijakan tersebut tertuang dalam pengumuman bernomor PG.18/T.8/BIDTEK/HMS.01.07/B/08/2026. Pengumuman mengenai penutupan tersebut disampaikan melalui situs web serta sejumlah kanal media sosial resmi Balai Besar TNBTS.

Sebelumnya, penutupan mulai diberlakukan pada Senin (3/8) pukul 22.00 WIB. Pada tahap awal, hanya sejumlah akses wisata yang ditutup karena adanya titik kebakaran di kawasan taman nasional.

Seiring perkembangan kondisi kebakaran, kebijakan kemudian diperluas. Mulai Sabtu (8/8) pukul 22.00 WIB, seluruh pintu masuk menuju kawasan wisata Gunung Bromo dinyatakan ditutup.

Penutupan tersebut mencakup jalur Cemorolawang di Kabupaten Probolinggo dan Wonokitri di Kabupaten Pasuruan, serta seluruh akses lain yang menjadi pintu masuk wisatawan menuju kawasan Bromo.

Kepala Balai Besar TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha menjelaskan bahwa penutupan total dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan karhutla yang terjadi di sekitar Kaldera Gunung Bromo.

Selain mendukung proses pemadaman, keputusan tersebut juga berkaitan dengan aspek keamanan dan keselamatan wisatawan selama kondisi kawasan belum memungkinkan untuk menerima kunjungan.

Balai Besar TNBTS belum menetapkan tanggal pembukaan kembali kawasan wisata Gunung Bromo. Aktivitas wisata baru akan dipertimbangkan kembali setelah kondisi dinilai aman dan upaya penanganan kebakaran berjalan sesuai kebutuhan.

Sementara itu, wisatawan yang sebelumnya telah melakukan pembelian tiket melalui sistem pemesanan daring TNBTS tidak perlu khawatir kehilangan hak kunjungannya. Mereka diberikan pilihan untuk mengubah jadwal perjalanan atau mengajukan pengembalian biaya tiket.

Proses reschedule maupun refund dapat dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Balai Besar TNBTS melalui admin aplikasi pemesanan tiket daring.

Balai Besar TNBTS juga meminta masyarakat, wisatawan, serta pelaku usaha jasa wisata untuk sementara tidak melakukan aktivitas di kawasan tersebut selama masa penutupan.

Masyarakat juga diimbau ikut menjaga kawasan taman nasional dari ancaman kebakaran, terutama dengan lebih berhati-hati dalam penggunaan api di sekitar kawasan hutan.

Kebakaran di kawasan Gunung Bromo sendiri mulai dilaporkan pada Senin (3/8) sekitar pukul 17.00 WIB. Lokasi awal kebakaran disebut berada di Blok Bantengan yang termasuk wilayah Ranupani, Kabupaten Lumajang.

Pada awal kejadian, Balai Besar TNBTS hanya menghentikan sementara akses melalui tiga pintu masuk, yakni Jemplang dan Coban Trisula di wilayah Malang serta Senduro di Kabupaten Lumajang.

Namun karena kondisi kebakaran berkembang, pembatasan kemudian diperluas hingga mencakup seluruh pintu masuk kawasan wisata Gunung Bromo.

Hingga kini, belum ada kepastian mengenai kapan kawasan Gunung Bromo akan kembali dibuka untuk wisatawan. Keputusan pembukaan akan menyesuaikan perkembangan kondisi kebakaran serta hasil evaluasi aspek keselamatan kawasan.

(Red/hep)

Jumat, 03 Juli 2026

Bandara Dhoho Kediri Disiapkan untuk Haji 2027, Sebagian Kloter Jatim Bakal Tak Lagi Berangkat dari Juanda

  

Bandara Dhoho Kediri. (Foto: Istimewa)


JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai menyiapkan langkah strategis untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M. Salah satu agenda yang tengah dimatangkan adalah rencana pemanfaatan Bandara Internasional Dhoho Kediri sebagai embarkasi haji baru. Langkah ini disiapkan untuk mengurangi kepadatan layanan di Bandara Juanda dan Embarkasi Surabaya.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, pihaknya telah mulai melakukan koordinasi terkait kemungkinan pengaktifan Bandara Dhoho sebagai titik keberangkatan jemaah haji.

“Tadi pagi saya dan tim sudah berkoordinasi untuk mencoba mengaktifkan Bandara Dhoho di Kediri,” ujarnya kepada wartawan di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Kamis (2/7/2026).

Upaya awal itu ditandai dengan digelarnya rapat koordinasi persiapan Bandara Dhoho Kediri sebagai embarkasi haji di Asrama Haji Kelas I Surabaya, Rabu (1/7/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Menhaj Mochamad Irfan Yusuf dan diikuti jajaran Kemenhaj, Pemprov Jawa Timur, Pemkab Kediri, Otoritas Bandara Wilayah Surabaya, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Irfan menegaskan, persiapan penyelenggaraan haji tahun depan harus mulai dilakukan sejak sekarang agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar matang. Menurut dia, seluruh langkah yang disusun harus berorientasi pada kenyamanan jemaah sekaligus efisiensi penyelenggaraan ibadah haji.

“Semua kebijakan yang kita ambil harus berorientasi pada kemaslahatan jemaah dan efisiensi penyelenggaraan haji. Yang dibangun bukan hanya fasilitas, tetapi juga sistem pelayanan haji yang semakin baik,” tegasnya.

Rencana mengaktifkan Bandara Dhoho muncul bukan tanpa alasan. Pada musim haji 2026, Embarkasi Surabaya menghadapi beban cukup berat karena harus melayani hingga 116 kelompok terbang (kloter). Tingginya intensitas pelayanan membuat petugas harus bekerja nyaris tanpa jeda.

Irfan mengungkapkan, padatnya aktivitas di Embarkasi Surabaya bahkan berdampak pada kondisi petugas. Menurut dia, asrama haji hampir tidak pernah berhenti beroperasi selama musim haji berlangsung.

“Insyaallah nanti sebagian akan kita kurangi dan diarahkan ke Bandara Dhoho di Kediri,” tambahnya.

Selain untuk mengurai kepadatan, Bandara Dhoho dinilai memiliki kesiapan infrastruktur yang cukup memadai untuk mendukung penerbangan haji, termasuk potensi melayani pesawat berbadan lebar.

Dalam rapat koordinasi itu, Direktur Jenderal Pelayanan Haji Ian Heriyawan memaparkan bahwa Bandara Dhoho memiliki peluang besar menjadi embarkasi haji baru dari sisi operasional penerbangan. Selama ini, penerbangan haji dari Embarkasi Surabaya masih menghadapi kendala karena Bandara Juanda belum dapat melayani pesawat berbadan lebar jenis Boeing 777-300.

Kondisi tersebut membuat penerbangan jemaah dari Surabaya harus menggunakan Airbus A330-300 yang memerlukan technical landing untuk pengisian bahan bakar, baik saat keberangkatan maupun kepulangan. Adanya transit tambahan itu otomatis menambah biaya operasional penerbangan.

“Bandara Dhoho punya potensi menjadi embarkasi haji baru. Namun, semua aspek pendukung harus benar-benar dipastikan siap agar pelayanan kepada jemaah bisa berjalan optimal,” ujar Ian.

Sementara itu, Plt Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Jawa Timur Mohammad As’Adul Anam menyebut embarkasi Dhoho diproyeksikan melayani sekitar 10.548 jemaah haji pada musim haji 2027.

Jumlah tersebut berasal dari jemaah di wilayah eks Karesidenan Kediri dan Madiun, ditambah usulan jemaah dari Kabupaten Jombang dan Kabupaten Bojonegoro. Penambahan dua daerah itu dipertimbangkan karena jarak tempuh menuju Bandara Dhoho dinilai lebih dekat dibandingkan harus berangkat melalui Embarkasi Surabaya.

Menurut Anam, langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan jemaah sekaligus mendorong pemerataan layanan embarkasi haji di wilayah Jawa Timur. (red/hep)