Penggerebekan Kampung Bahari Jakut, Polisi Amankan 26 Orang dan Sita Mesin Pencetak Ekstasi

 

mataperistiwa.online, Jakarta - Sebanyak 26 orang diamankan aparat gabungan dalam operasi penggerebekan kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut, petugas juga menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Bismo Teguh Prakoso mengatakan, operasi tersebut melibatkan sejumlah unsur kepolisian dan lembaga terkait, di antaranya Badan Narkotika Nasional (BNN), Bareskrim Polri, serta personel Brimob.

Menurut Bismo, petugas melakukan penyisiran secara bersamaan dengan mendatangi kawasan sasaran melalui sejumlah jalur berbeda. Strategi tersebut dilakukan agar operasi dapat menjangkau berbagai sisi lokasi.

"Iya. Yang jelas kita melakukan penggerebekan dari berbagai sisi, ya. Ada dari berbagai arah, ya. Oleh karena itu kita lakukan serempak", kata Bismo di lokasi, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026).

Dalam operasi tersebut, sebanyak 26 orang berhasil diamankan oleh petugas. "26 (yang diamankan)", tambahnya.

Selain mengamankan sejumlah orang, aparat juga menyita berbagai barang bukti. Di antaranya narkotika jenis sabu dan ganja, alat isap atau bong, senjata tajam (sajam), hingga mesin yang diduga digunakan untuk mencetak ekstasi.

Bismo menegaskan, pihaknya tidak akan berhenti pada penindakan di lokasi tersebut. Polisi masih berupaya mengembangkan kasus untuk memburu pihak-pihak yang diduga menjadi bandar narkoba.

"Kemudian ada mesin, mesin pencetak ekstasi, ya. Kemudian ada sajam dan bong, ya, peralatan-peralatan yang digunakan untuk penyalahgunaan narkoba. Dan kita akan terus kejar bandar-bandar tersebut", tuturnya.

Dalam pelaksanaan penggerebekan, petugas sempat menghadapi perlawanan dari sejumlah pihak. Namun, situasi tersebut diklaim dapat dikendalikan sehingga operasi tetap berjalan sesuai sasaran. (red.ASM)

Bismo menjelaskan, perlawanan yang muncul diduga merupakan upaya untuk mengalihkan konsentrasi petugas dari titik-titik yang telah ditetapkan sebagai target operasi.

"Perlawanan itu sebagai wujud pengalihan perhatian dari zona yang menjadi target operasi kita, ya. Tapi kita tidak teralihkan terhadap fokus dari target operasi kita", ucap dia.

Continue Reading →

Penggeledahan Dua Ponpes Tuai Keluhan, Propam Polda Jateng Siap Turun Tangan

mataperistiwa.online, Jakarta - Polda Jawa Tengah (Jateng) menyatakan siap menindaklanjuti laporan atau keluhan terkait dugaan pelanggaran prosedur saat penggeledahan dua pondok pesantren (ponpes) dalam penyelidikan kasus pembakaran dan perusakan warung Mi Babi Tepi Sawah di Sukoharjo. Pemeriksaan terhadap dugaan tersebut dapat melibatkan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).

Wakapolda Jateng Brigjen Andi Herindra Rahmawan mengatakan, pihaknya telah bertemu dengan sejumlah tokoh, di antaranya ustaz Abu Bakar Ba'asyir, ustaz Abdul Rohim yang merupakan putra Abu Bakar Ba'asyir, serta ustaz Amir Mahmud. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menerima masukan dan mendengarkan keberatan dari lingkungan pesantren.

"Pertemuan ini merupakan kesempatan untuk menjalin komunikasi dan mendengar aspirasi. Kami tidak datang untuk meminta siapa pun membenarkan tindakan kepolisian atau menghentikan penyampaian keluhan. Pertemuan ini juga tidak menentukan hasil penyidikan maupun pemeriksaan yang sedang berjalan", ujar Andi melalui sambungan telepon, Sabtu (31/10/2026).

Andi mengakui terdapat sejumlah hal yang dikeluhkan pihak pesantren berkaitan dengan proses penggeledahan. Menurutnya, setiap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas kepolisian harus ditelusuri melalui mekanisme pemeriksaan yang berlaku.

"Pada saat yang sama, kami memahami adanya keluhan mengenai pelaksanaan penggeledahan dan dampaknya terhadap para santri serta keluarga. Setiap dugaan ketidaksesuaian prosedur perlu diperiksa secara objektif dan profesional melalui mekanisme yang berwenang. Saya tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan ataupun menyimpulkan hal-hal yang belum terverifikasi", jelasnya.

Ia menegaskan, kepolisian tetap mengedepankan penghormatan terhadap hak masyarakat dan asas praduga tak bersalah. Pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan perkara, kata dia, tidak semestinya menerima stigma maupun mengalami kerugian nama baik.

"Polda Jawa Tengah berkomitmen menghormati hak setiap orang dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Siapa pun yang tidak terbukti terkait dengan perkara tidak boleh diberi stigma atau dirugikan nama baiknya. Kami juga mengajak semua pihak menjaga komunikasi yang sejuk dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Klarifikasi resmi dari kepolisian akan disampaikan berdasarkan fakta yang telah dipastikan", imbuh Andi.

Diketahui, penggeledahan dilakukan polisi di dua pondok pesantren yang berada di wilayah Karanganyar dan Sukoharjo pada Selasa (27/10/2026). Langkah tersebut merupakan bagian dari pengembangan kasus pembakaran dan perusakan warung Mi Babi Tepi Sawah.

Kedua lokasi itu diduga berkaitan dengan keberadaan seorang buronan berinisial I. Pria tersebut merupakan mantan narapidana kasus terorisme yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). (red.ASM)

Continue Reading →

Polisi Dalami Laporan terhadap Betrand Peto, Sejumlah Bukti Dugaan Kekerasan Seksual Dikumpulkan

mataperistiwa.online, Jakarta – Sejumlah bukti tengah diteliti penyidik Polda Metro Jaya dalam penanganan laporan dugaan kekerasan seksual yang mencantumkan nama Betrand Peto atau BP sebagai terlapor. Bukti yang dikumpulkan di antaranya hasil visum, rekaman CCTV, foto atau dokumentasi luka, serta riwayat percakapan melalui media sosial.

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya AKBP Onkoseno mengatakan, penyidik juga telah meminta keterangan dari pelapor berinisial ANW, para saksi, dan Betrand Peto. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari proses pendalaman perkara.

"Penyidik juga telah mengamankan dan mendalami sejumlah alat bukti, antara lain hasil visum, rekaman CCTV, dokumentasi luka, serta percakapan melalui media sosial", terangnya, Jumat (30/10/2026).

Penanganan kasus ini kini telah memasuki tahap penyidikan. Polisi resmi meningkatkan status perkara dari penyelidikan pada 27 Oktober 2026.

"Perkara dengan pelapor ANW tersebut telah meningkat dari tahap penyelidikan ke penyidikan sejak 27 Oktober 2026", kata Onkoseno.

Meski demikian, penyidik belum menetapkan status hukum lebih lanjut terhadap pihak yang dilaporkan. Kepolisian masih menunggu hasil pendalaman perkara serta menilai apakah bukti yang terkumpul telah mencukupi.

"Status hukum selanjutnya akan ditentukan berdasarkan hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti", ucapnya.

Kasus ini bermula dari laporan ANW, perempuan berusia 26 tahun, yang disampaikan pada Sabtu, 12 September 2026. Dalam laporan tersebut, ia mengadukan dugaan tindak kekerasan seksual yang diklaim terjadi di sebuah klub malam di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.

Menurut keterangan dalam laporan, kejadian itu berlangsung pada dini hari. ANW mengaku menjadi korban pelecehan yang disertai kekerasan fisik.

Pelapor juga disebut memiliki hasil visum yang memperlihatkan luka lebam di sejumlah bagian tubuh. Bukti tersebut turut menjadi bagian dari materi yang didalami kepolisian dalam penyidikan kasus ini. (red.ASM)

Continue Reading →

Polri Jerat 20 Perusahaan Kasus Karhutla, DPR Dorong Sanksi Tegas hingga Pembubaran

 mataperistiwa.online, Jakarta – Penetapan 245 orang dan 20 korporasi sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mendapat apresiasi dari anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah. Ia meminta aparat penegak hukum menjatuhkan sanksi tegas kepada para pelaku agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Gus Falah menilai langkah Bareskrim Polri tersebut menunjukkan keseriusan aparat dalam menangani tindak pidana karhutla. Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten, baik terhadap pelaku individu maupun perusahaan yang terbukti terlibat.

"Kami apresiasi tinggi. Inilah bentuk penegakan hukum yang keras", ujar Gus Falah kepada wartawan Jumat (30/10/2026).

Ia menyebut sejumlah regulasi dapat menjadi dasar untuk menindak pelaku pembakaran hutan dan lahan. Aturan tersebut meliputi Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hingga ketentuan pidana dalam KUHP baru.

Gus Falah berharap ketentuan pidana tersebut diterapkan secara maksimal terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Dengan adanya hukuman berat, diharapkan muncul efek jera sehingga praktik pembakaran lahan tidak kembali terjadi.

"Tentu kita berharap ancaman pidana yang berat supaya peristiwa ini tidak terulang", tuturnya.

Selain mendorong proses pidana, legislator PDIP tersebut juga meminta Kejaksaan RI menindaklanjuti kemungkinan penerapan sanksi terhadap korporasi yang terbukti melanggar hukum.

Ia mengacu pada Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan tersebut memungkinkan kejaksaan mengajukan permohonan pembubaran perseroan kepada pengadilan negeri apabila perusahaan terbukti melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan kepentingan umum.

"Sehingga kita minta kejaksaan mengajukan permohonan pembubaran korporasi tersebut", tegasnya.

20 Perusahaan Terseret Kasus Karhutla

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa dugaan tindak pidana karhutla tidak hanya melibatkan perorangan, tetapi juga badan usaha. Hingga akhir Oktober 2026, sebanyak 20 perusahaan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyampaikan pengungkapan tersebut dalam konferensi pers di Polda Kalimantan Barat Pontianak Kamis (29/10/2026).

Asep menjelaskan, dari 20 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka, 16 merupakan perusahaan dalam negeri. Sementara empat lainnya berstatus penanaman modal asing (PMA) yang berasal dari Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan.

Keempat perusahaan tersebut masing-masing adalah PT HKI, PT RKA, PT API, dan PT AI.

Polri sendiri telah menangani 104 laporan polisi terkait dugaan keterlibatan korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan tersebut.

Asep menegaskan, keterlibatan perusahaan dalam kasus karhutla menjadi perhatian serius kepolisian karena dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.

245 Orang Turut Ditetapkan sebagai Tersangka

Selain korporasi, kepolisian juga menetapkan 245 orang sebagai tersangka dalam perkara karhutla yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Berdasarkan data Polri hingga akhir Oktober 2026, penanganan terhadap pelaku perorangan dilakukan melalui 287 laporan polisi. Total area hutan dan lahan yang terbakar dalam perkara tersebut mencapai 5.859,12 hektare.

"Terhadap pelaku perorangan itu, kami telah membuat 287 laporan polisi (LP) dengan luasan hutan yang terbakar seluas 5.859,12 hektare. Kemudian tersangka yang sudah kami tetapkan untuk pelaku perorangan dari seluruh polda-polda yang terjadi kebakaran hutan dan lahan itu sebanyak 245 tersangka", jelas Asep.

Dengan penetapan ratusan tersangka tersebut, penanganan kasus karhutla kini menyasar pelaku individu hingga perusahaan. Sementara itu, dorongan agar korporasi yang terbukti melanggar hukum mendapatkan sanksi berat terus disuarakan, termasuk usulan pembubaran perusahaan melalui mekanisme pengadilan. (red.ASM)

Continue Reading →

Polisi Bongkar Sindikat Prostitusi Anak di Solo, Korban Dijanjikan Pekerjaan ART

mataperistiwa.online, Solo - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Solo mengungkap jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang berkedok prostitusi daring di wilayah Solo dan sekitarnya. Dalam kasus ini, para korban yang masih berusia anak-anak direkrut menggunakan tawaran pekerjaan sebagai asisten rumah tangga (ART).

Sindikat tersebut dikendalikan oleh seorang pria berinisial D yang berasal dari Jawa Barat. Alih-alih memperoleh pekerjaan rumah tangga seperti yang dijanjikan, para korban justru diarahkan untuk terlibat dalam praktik prostitusi online.

D mengungkapkan bahwa perekrutan korban dilakukan melalui hubungan pertemanan. Sebagian korban diketahui berasal dari Sukabumi, Jawa Barat, termasuk dua remaja berinisial LS dan NPR yang masing-masing berusia 17 tahun.

" Sukabumi (asal yang direkrut). (Caranya?) Teman ke teman", ujar D dalam konferensi pers di Mapolresta Solo, Selasa (27/10/2026).

Pelaku mengakui bahwa dirinya semula menawarkan pekerjaan sebagai ART kepada para korban sebelum akhirnya melibatkan mereka dalam prostitusi daring.

"(Dijanjikan jadi) ART", kata D.

Polisi menyebut para korban berusia antara 15 hingga 17 tahun dan seluruhnya sudah tidak bersekolah. Dalam jaringan tersebut, korban menerima bayaran bulanan sekitar Rp5,5 juta.

Namun, waktu kerja mereka tidak menentu, mulai dari dua minggu hingga satu bulan penuh. Dalam sehari, seorang korban dapat melayani lima hingga enam pelanggan, dengan tarif setiap transaksi berkisar Rp250.000 sampai Rp300.000.

"Kadang 2 Minggu, kadang 1 bulan full (waktu kerjanya). Gaji Rp5,5 juta, dengan sekali transaksi satu cewek Rp250-300. (Sehari melayani) ada lima, ada enam, tidak menentu", ungkap D.

Kapolresta Solo, AKBP Condro Sasongko, menegaskan bahwa perkara tersebut merupakan kejahatan serius. Selain berkaitan dengan perdagangan manusia dan pelanggaran kesusilaan, praktik itu dinilai mengancam masa depan anak-anak yang menjadi korban eksploitasi.

Berdasarkan hasil penyelidikan, jaringan tersebut diperkirakan telah beroperasi selama sekitar 10 bulan hingga hampir satu tahun. Para pelaku memanfaatkan aplikasi pesan instan untuk menjalankan aktivitasnya.

Condro menyampaikan bahwa polisi menemukan empat korban yang masih di bawah umur. Dua di antaranya untuk sementara ditempatkan di bawah penanganan Dinas Sosial. Selain itu, perekrutan disebut melibatkan korban laki-laki maupun perempuan yang kemudian dipekerjakan di sejumlah kota dan kabupaten.

"10 bulan ke belakang atau hampir 1 tahun. Menggunakan aplikasi hijau. Ada 4 korban (anak dibawah umur), dua orang diantaranya kita titipkan ke Dinas Sosial. (Rentang usia?) 15-17 tahun. Mereka sudah tidak bersekolah", tutur Condro dalam konferensi pers pada Selasa (27/10/2026).

Pengungkapan Bermula dari Laporan Warga

Kasat PPA dan PPO Polresta Solo, Kompol Ratna Kartika Sari, menjelaskan bahwa penyelidikan bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan prostitusi online di sebuah hotel di Solo.

Menindaklanjuti informasi tersebut, polisi mendatangi lokasi dan menemukan indikasi praktik prostitusi yang melibatkan anak. Penyelidikan kemudian dikembangkan hingga ke wilayah Kecamatan Donohudan, Kabupaten Boyolali.

Pada Kamis (22/10/2026), petugas menggerebek sebuah mes yang diduga digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus lokasi operasional para operator jaringan tersebut.

Dari pengungkapan kasus itu, polisi menetapkan 14 orang sebagai tersangka. D diduga bertindak sebagai mucikari sekaligus pengendali utama sindikat, sedangkan 13 tersangka lainnya berperan sebagai operator. Mereka seluruhnya diketahui berasal dari Sukabumi, Jawa Barat.

Ketiga belas operator tersebut masing-masing berinisial PR, EIM, MBN, RS, A, MC, S, RR, AD, P, S, DS, dan R.

Ratna menjelaskan bahwa para korban masih menjalani pendampingan. Anak-anak tersebut untuk sementara ditampung di Dinas Sosial karena sudah tidak bersekolah. Setelah proses penanganan selesai, mereka direncanakan dikembalikan ke daerah asalnya.

"(Korban) Masih pendampingan, dia anak sementara kita tambung di Dinsos. Dia sudah tidak sekolah. Semuanya Jawa Barat. Setelah proses selesai (akan dikembalikan ke daerah asal). Mucikari 1, operator 13, PSK 4", kata Ratna.

Dalam penggeledahan dan penyidikan, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, yakni 24 unit telepon genggam, 62 kondom, dua pelumas, lima buku pencatatan transaksi, serta uang tunai senilai Rp8,65 juta.

Atas perbuatannya, D dijerat dengan ketentuan pidana terkait kesusilaan dan tindak pidana perdagangan orang. Polisi menyebut tersangka terancam Pasal 419 atau Pasal 421 KUHP serta Pasal 455 mengenai TPPO, dengan ancaman hukuman penjara antara lima hingga 15 tahun. (red.ASM)

Continue Reading →

KPK Panggil Bupati Sorong Selatan sebagai Saksi Kasus Dugaan Pemerasan Anom Widiyantoro

mataperistiwa.online, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Sorong Selatan, Petronela Krenak, untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemanggilan Petronela berkaitan dengan dugaan tindak pemerasan lain yang melibatkan salah satu tersangka Lilik Budi Suprianto (LBS).

"Memang keterangannya dibutuhkan untuk membantu proses penyidikan. Karena di perkara Pemalang ini ada dua klaster, masing-masing perkaranya 12 huruf e, dugaan tindak pidana pemerasan, baik yang dilakukan oleh Bupati Pemalang kepada jajaran OPD, swasta ataupun pihak lain", kata Budi di Gedung Merah Putih KPK Selasa (27/10/2026).

Ia menjelaskan, klaster kedua berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Lilik Budi Suprianto terhadap Anom Widiyantoro. "Yang kedua, klaster saudara LBS yang diduga melakukan dugaan tindak pemerasan kepada Bupati Pemalang", tambahnya.

Petronela sejatinya dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Selasa (27/10/2026). Namun, kepala daerah di Provinsi Papua Barat Daya tersebut tidak memenuhi panggilan karena memiliki agenda lain yang telah terjadwal.

Budi menyampaikan bahwa penyidik akan mengatur kembali jadwal pemeriksaan Petronela. Pemeriksaan ulang tersebut direncanakan berlangsung pada awal hingga pertengahan November.

"Saksi yang bersangkutan hari ini konfirmasi tidak hadir karena memang sudah ada agenda lain yang terjadwal. Sehingga nanti penyidik juga akan jadwalkan ulang, sekitar awal-pertengahan November", tutur Budi.

KPK juga mengimbau Petronela agar memenuhi panggilan penyidik pada jadwal pemeriksaan berikutnya. "Dan tentu juga penyidik mengimbau agar yang bersangkutan hadir memenuhi panggilan", imbuhnya.

Perkara OTT Bupati Pemalang

Kasus dugaan pemerasan yang menyeret Anom Widiyantoro berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 28 Juli 2026. Operasi tersebut tercatat sebagai OTT ke-18 yang dilakukan lembaga antirasuah sepanjang tahun 2026.

Dalam operasi itu, KPK mengamankan 21 orang, termasuk Anom. Dua hari berselang, tepatnya 30 Juli 2026, KPK mengumumkan hasil OTT sekaligus mengungkap adanya dua klaster perkara.

Klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Anom terhadap jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang serta pihak swasta. Dalam perkara ini, KPK menetapkan Anom dan orang kepercayaannya, Mohamad Haris alias Gus Haris, sebagai tersangka.

Sementara itu, klaster kedua menyangkut dugaan pemerasan terhadap Anom yang diduga dilakukan oleh seorang anggota polisi bersama ayahnya. KPK menetapkan Setya Budi Dias, anggota polisi yang bertugas di KPK, serta ayahnya, Lilik Budi Suprianto, sebagai tersangka dalam perkara tersebut. (red.ASM)

Continue Reading →

Pemerintah Perkuat Pengawasan Ekspor Batu Bara, Sawit, dan Ferroalloy Lewat DSI

mataperistiwa.online, Jakarta Pemerintah terus membenahi tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) melalui sistem satu pintu yang dikelola dengan melibatkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan transparansi transaksi komoditas strategis sekaligus memastikan devisa hasil ekspor dapat dikelola secara optimal bagi kepentingan nasional.

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, sistem ekspor satu pintu dibentuk agar pemerintah memiliki informasi yang jelas mengenai jumlah komoditas yang diekspor, negara atau pihak pembeli, harga transaksi sebenarnya, serta nilai devisa yang seharusnya masuk ke Indonesia.

“Kita bangun sistem ekspor satu pintu agar negara mengetahui berapa yang diekspor, kepada siapa dijual, berapa harga sebenarnya, berapa devisa yang seharusnya kembali ke Indonesia. Itu tujuannya”, ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026.

Pembentukan DSI mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis (PP 24/2026). Perusahaan ini mendapat mandat untuk mendukung peningkatan transparansi, perbaikan tata kelola, dan optimalisasi nilai ekspor komoditas strategis Indonesia.

Pada tahap awal, pelaksanaan kebijakan mencakup tiga komoditas, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy atau paduan besi. Proses penerapannya dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan kelancaran ekspor dan kepastian usaha bagi para pelaku industri.

Ketiga komoditas tersebut memiliki kontribusi besar terhadap perdagangan luar negeri Indonesia. Berdasarkan keterangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dipublikasikan pada 31 Mei 2026, nilai ekspor batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy sepanjang 2025 mencapai sekitar USD66,13 miliar atau 23,4 persen dari total ekspor nasional.

Mekanisme ekspor satu pintu melalui DSI mulai diberlakukan pada 1 Juni 2026 dan memasuki masa transisi hingga 31 Desember 2026. Dalam periode ini, perusahaan yang telah menjalankan kegiatan ekspor tetap dapat beroperasi, dengan kewajiban menyampaikan laporan transaksi melalui sistem elektronik.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat pengawasan ekspor dan devisa hasil ekspor (DHE) komoditas SDA strategis. Selain meningkatkan transparansi, mekanisme ini diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, serta memperkuat posisi tawar Indonesia dalam negosiasi perdagangan dengan pembeli di pasar internasional.

DSI Integrasikan Sistem Kementerian dan Lembaga

Untuk mendukung pengawasan transaksi, DSI tengah mengintegrasikan sistem informasi dari sejumlah kementerian dan lembaga. Integrasi tersebut mencakup sistem Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui MOMS dan e-PNBP, Kementerian Perdagangan melalui Inatrade, serta Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai CEISA 4.0 dan Coretax.

Selain itu, integrasi juga melibatkan sistem Online Single Submission (OSS) milik Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, serta Simodis milik Bank Indonesia. Pengembangan dilakukan melalui Lembaga National Single Window (INSW) dan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (SIMBARA), yang dihubungkan dengan DSI AI-Enabled Transaction Analytics Platform.

Platform tersebut dirancang untuk membantu mengidentifikasi indikasi under-invoicing atau pelaporan nilai transaksi di bawah nilai sebenarnya, menganalisis potensi transfer pricing, menelaah kontrak dan manajemen transaksi, serta melakukan rekonsiliasi devisa hasil ekspor.

Ke depan, integrasi sistem direncanakan diperluas dengan melibatkan Kementerian Perhubungan melalui Inaportnet, Kementerian Perindustrian melalui SIINas, penyedia data berlangganan seperti ICI dan LSEG, serta dokumen kontrak penjualan antara eksportir dan pembeli.

Selama tiga bulan beroperasi, DSI telah melakukan analisis awal terhadap sekitar 6.500 Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Dokumen tersebut mencakup nilai transaksi lebih dari USD14 miliar, volume di atas 90 juta ton, serta pengiriman ke lebih dari 100 negara tujuan.

Analisis tersebut membantu meningkatkan visibilitas transaksi ekspor dan menemukan ketidaksesuaian data yang perlu ditelaah lebih lanjut. Dari hasil analisis awal, teridentifikasi pula potensi optimalisasi nilai ekspor sekitar USD5 miliar per tahun. Nilai tersebut merupakan potensi berdasarkan hasil analisis, bukan penerimaan negara yang telah terealisasi.

Upaya ini menjadi bagian dari penguatan pengawasan perdagangan komoditas strategis, peningkatan ketepatan pencatatan transaksi, dan perbaikan akuntabilitas pengelolaan devisa hasil ekspor.

Masa Transisi dan Penyusunan Aturan Teknis

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, Menteri Perdagangan Budi Santoso telah menerbitkan tiga aturan teknis yang mengatur ekspor kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), ferroalloy, dan batu bara.

Budi menjelaskan, masa transisi memberikan kesempatan kepada eksportir yang sudah beroperasi untuk tetap menjalankan kegiatan usahanya sambil menyesuaikan mekanisme pelaporan sesuai ketentuan pemerintah.

“Jadi yang ekspor sekarang tetap jalan normal, tetapi nanti melakukan pelaporan. Pelaporannya juga semua by system, jadi semua sudah online nggak ada masalah”, jelas Budi.

Pelaporan kegiatan ekspor dilakukan secara elektronik melalui portal CEISA 4.0 yang dikelola Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selama masa transisi, pemerintah juga mengevaluasi pelaksanaan kebijakan untuk menentukan tahapan penerapan berikutnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan bahwa evaluasi pada tahap awal akan menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijakan selanjutnya. Pernyataan itu disampaikan dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026. “Evaluasi ini menjadi dasar bagi implementasi tahap berikutnya”, kata Airlangga.

Pemerintah menargetkan sistem ekspor satu pintu melalui DSI diterapkan sepenuhnya paling lambat pada 1 Januari 2027. Dengan demikian, periode hingga akhir 2026 digunakan sebagai masa penyesuaian sebelum implementasi penuh. Dalam penerapannya, kebijakan ini tidak menghapus ketentuan lain yang telah berlaku, termasuk kewajiban pasokan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO).

Istilah ekspor satu pintu dalam kebijakan ini merujuk pada mekanisme tata kelola ekspor komoditas SDA strategis melalui BUMN Ekspor, yaitu PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Kebijakan tersebut tidak berarti seluruh kewenangan perizinan, pengaturan, dan pengawasan berpindah ke DSI.

Kewenangan regulator tetap dijalankan oleh kementerian dan lembaga terkait sesuai tugas masing-masing. Adapun DSI berperan mendukung tata kelola dan pemantauan transaksi ekspor melalui sistem serta mekanisme yang ditetapkan pemerintah.

DSI Analisis Ribuan Dokumen Ekspor

Di tengah masa transisi, DSI terus menganalisis dokumen ekspor batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy untuk memperkuat pemantauan transaksi ketiga komoditas tersebut.

Berdasarkan data perkembangan implementasi kebijakan, analisis awal mencakup sekitar 6.500 PEB dengan nilai lebih dari USD14 miliar. Transaksi tersebut mewakili volume lebih dari 90 juta ton dan menjangkau lebih dari 100 negara tujuan ekspor.

Pemantauan ini membantu pemerintah memperoleh gambaran mengenai transaksi ekspor sekaligus mengidentifikasi perbedaan atau ketidaksesuaian data yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

Penguatan sistem pemantauan dinilai penting untuk meningkatkan transparansi nilai dan volume ekspor. Langkah ini juga ditujukan untuk menekan risiko ketidakakuratan pencatatan transaksi yang berpotensi memengaruhi pengelolaan devisa hasil ekspor.

Airlangga sebelumnya menegaskan bahwa kebijakan ekspor satu pintu dirancang untuk memperkuat pengawasan perdagangan komoditas sumber daya alam strategis.

“Sekali lagi, ini adalah memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor. Tujuannya untuk mencegah praktik under invoicing, transfer pricing, dan terkait dengan pelarian devisa hasil ekspor”, ungkap Airlangga dalam konferensi pers persiapan operasional DSI di Jakarta Minggu 31 Mei 2026.

Kewenangan Kementerian dan Lembaga Tetap Berlaku

Pelaksanaan mekanisme ekspor satu pintu melalui DSI tetap mengacu pada pembagian kewenangan antarlembaga. DSI berfokus pada dukungan pengelolaan dan pemantauan transaksi ekspor, sedangkan kewenangan regulasi, perizinan, dan pengawasan sektoral tetap berada di tangan kementerian serta lembaga yang berwenang.

Pembagian peran ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan transparansi tanpa mengalihkan kewenangan regulator yang sudah berjalan.

Pemerintah juga akan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan selama masa transisi sebagai bahan penyempurnaan sebelum penerapan penuh pada 2027. Evaluasi tersebut memberi ruang bagi penyesuaian mekanisme pelaporan dan peningkatan koordinasi antara DSI kementerian dan lembaga serta pelaku usaha.

Melalui penguatan tata kelola ekspor batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy, pemerintah berupaya meningkatkan transparansi perdagangan komoditas strategis sekaligus mengoptimalkan manfaat ekspor bagi perekonomian nasional. Penerapan secara bertahap diharapkan mendukung pengelolaan sumber daya alam dan devisa hasil ekspor yang lebih transparan serta akuntabel. (red.ASM)

Continue Reading →

Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Masih Meluas, Lebih dari 3.000 Hektare Terdampak

 

mataperistiwa.online, Kediri - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih berlangsung di tiga provinsi di Kalimantan. Luas area yang masih dalam penanganan pemadaman diperkirakan mencapai 3.392 hektare.

Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan area terdampak terluas, yakni sekitar 2.458 hektare. Sementara itu kebakaran di Kalimantan Barat mencakup sekitar 884 hektare dan Kalimantan Selatan sekitar 52 hektare.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah pusat dan daerah terus mengupayakan berbagai langkah untuk menangani karhutla dengan dukungan para relawan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), termasuk menggunakan dry ice.

"Berbagai strategi penanganan terus diupayakan pemerintah pusat dan daerah yang dibantu para relawan, di antaranya operasi modifikasi cuaca (OMC) dengan dry ice", kata Berton dalam keterangan resmi, Senin (26/10/2026).

Di Pulau Sumatera, BNPB mencatat sekitar 990 hektare lahan di tiga provinsi masih terdampak karhutla. Rinciannya Sumatera Selatan sekitar 889 hektare, Jambi 89 hektare, dan Lampung sekitar 12 hektare di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Sementara itu, tidak ada aktivitas pemadaman karhutla yang terpantau di wilayah Riau berdasarkan laporan tersebut.

Pemadaman Dilakukan Melalui Darat dan Udara

Penanganan karhutla dilaksanakan melalui operasi darat dan udara. Di darat, personel pemadam tergabung dalam Satuan Tugas Darat yang bekerja di bawah koordinasi pos komando tingkat provinsi.

Adapun dukungan dari udara melibatkan 61 armada. Jumlah tersebut terdiri atas 24 unit untuk kegiatan patroli, pesawat CASA, dan Operasi Modifikasi Cuaca, serta 37 helikopter yang digunakan untuk melakukan water bombing atau pengeboman air.

BNPB juga menjalankan OMC di sejumlah wilayah untuk mendukung penanganan kebakaran. Berdasarkan data pelaksanaan pada 23 Oktober 2026, kegiatan penyemaian dilakukan sebanyak 15 sortie atau penerbangan dengan total bahan semai mencapai 14.300 kilogram.

Di Kalimantan Tengah OMC dilaksanakan dalam delapan sortie dengan penggunaan bahan semai sebanyak 7.200 kilogram. Bahan tersebut terdiri atas 5.200 kilogram dry ice dan 2.000 kilogram natrium klorida (NaCl). Namun, hingga laporan pada 23 Oktober diterbitkan, belum ada laporan hujan di wilayah sasaran.

Sementara itu, pelaksanaan OMC di Sumatera Selatan dilakukan sebanyak tujuh sortie dengan total bahan semai mencapai 7.100 kilogram. "Hasil pemantauan menunjukkan jarak pandang membaik menjelang siang hari", ujar Berton.

Di Kalimantan Barat, wilayah yang menjadi sasaran OMC meliputi Kabupaten Sekadau, Ketapang, dan Sintang. Pada 23 Oktober, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dilaporkan turun di tujuh kabupaten, termasuk tiga daerah sasaran operasi tersebut. Pada tanggal yang sama, hujan juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.

Pelaksanaan OMC dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi atmosfer dan kebutuhan di masing-masing wilayah. Operasi ini menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap upaya penanganan karhutla, bersama pemadaman melalui jalur darat dan bantuan armada udara.

Karhutla Juga Terjadi di Way Kambas dan Arjuno-Welirang

Kebakaran juga masih ditangani di kawasan Taman Nasional Way Kambas, Lampung Timur. Berdasarkan data yang disampaikan, tercatat 34 titik kebakaran dengan area sekitar 16 hektare yang belum padam.

Untuk membantu penanganan, petugas memanfaatkan drone termal dan pos pemantauan darat guna mendeteksi bara api yang tersembunyi di lahan gambut. Selain itu, pompa jinjing dan instalasi selang air dengan panjang hampir tiga kilometer digunakan untuk menyalurkan air ke titik-titik api yang dinilai kritis.

Di Pulau Jawa, kebakaran lahan juga masih terjadi di kawasan Gunung Arjuno-Welirang, Jawa Timur. Penanganan di wilayah terdampak dilakukan melalui koordinasi lintas pihak dan penyisiran area kebakaran. Pemantauan secara berkala serta penentuan prioritas pemadaman terus diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan api dan menekan risiko kebakaran meluas ke wilayah lain. (red.ASM)

Continue Reading →