mataperistiwa.online, Jakarta – Penetapan 245 orang dan 20 korporasi sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mendapat apresiasi dari anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah. Ia meminta aparat penegak hukum menjatuhkan sanksi tegas kepada para pelaku agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Gus Falah menilai langkah Bareskrim Polri tersebut menunjukkan keseriusan aparat dalam menangani tindak pidana karhutla. Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten, baik terhadap pelaku individu maupun perusahaan yang terbukti terlibat.
"Kami apresiasi tinggi. Inilah bentuk penegakan hukum yang keras", ujar Gus Falah kepada wartawan Jumat (30/10/2026).
Ia menyebut sejumlah regulasi dapat menjadi dasar untuk menindak pelaku pembakaran hutan dan lahan. Aturan tersebut meliputi Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hingga ketentuan pidana dalam KUHP baru.
Gus Falah berharap ketentuan pidana tersebut diterapkan secara maksimal terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Dengan adanya hukuman berat, diharapkan muncul efek jera sehingga praktik pembakaran lahan tidak kembali terjadi.
"Tentu kita berharap ancaman pidana yang berat supaya peristiwa ini tidak terulang", tuturnya.
Selain mendorong proses pidana, legislator PDIP tersebut juga meminta Kejaksaan RI menindaklanjuti kemungkinan penerapan sanksi terhadap korporasi yang terbukti melanggar hukum.
Ia mengacu pada Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan tersebut memungkinkan kejaksaan mengajukan permohonan pembubaran perseroan kepada pengadilan negeri apabila perusahaan terbukti melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan kepentingan umum.
"Sehingga kita minta kejaksaan mengajukan permohonan pembubaran korporasi tersebut", tegasnya.
20 Perusahaan Terseret Kasus Karhutla
Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa dugaan tindak pidana karhutla tidak hanya melibatkan perorangan, tetapi juga badan usaha. Hingga akhir Oktober 2026, sebanyak 20 perusahaan telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyampaikan pengungkapan tersebut dalam konferensi pers di Polda Kalimantan Barat Pontianak Kamis (29/10/2026).
Asep menjelaskan, dari 20 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka, 16 merupakan perusahaan dalam negeri. Sementara empat lainnya berstatus penanaman modal asing (PMA) yang berasal dari Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan.
Keempat perusahaan tersebut masing-masing adalah PT HKI, PT RKA, PT API, dan PT AI.
Polri sendiri telah menangani 104 laporan polisi terkait dugaan keterlibatan korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan tersebut.
Asep menegaskan, keterlibatan perusahaan dalam kasus karhutla menjadi perhatian serius kepolisian karena dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.
245 Orang Turut Ditetapkan sebagai Tersangka
Selain korporasi, kepolisian juga menetapkan 245 orang sebagai tersangka dalam perkara karhutla yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Berdasarkan data Polri hingga akhir Oktober 2026, penanganan terhadap pelaku perorangan dilakukan melalui 287 laporan polisi. Total area hutan dan lahan yang terbakar dalam perkara tersebut mencapai 5.859,12 hektare.
"Terhadap pelaku perorangan itu, kami telah membuat 287 laporan polisi (LP) dengan luasan hutan yang terbakar seluas 5.859,12 hektare. Kemudian tersangka yang sudah kami tetapkan untuk pelaku perorangan dari seluruh polda-polda yang terjadi kebakaran hutan dan lahan itu sebanyak 245 tersangka", jelas Asep.
Dengan penetapan ratusan tersangka tersebut, penanganan kasus karhutla kini menyasar pelaku individu hingga perusahaan. Sementara itu, dorongan agar korporasi yang terbukti melanggar hukum mendapatkan sanksi berat terus disuarakan, termasuk usulan pembubaran perusahaan melalui mekanisme pengadilan. (red.ASM)
0 komentar:
Posting Komentar