Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemanggilan Petronela berkaitan dengan dugaan tindak pemerasan lain yang melibatkan salah satu tersangka Lilik Budi Suprianto (LBS).
"Memang keterangannya dibutuhkan untuk membantu proses penyidikan. Karena di perkara Pemalang ini ada dua klaster, masing-masing perkaranya 12 huruf e, dugaan tindak pidana pemerasan, baik yang dilakukan oleh Bupati Pemalang kepada jajaran OPD, swasta ataupun pihak lain", kata Budi di Gedung Merah Putih KPK Selasa (27/10/2026).
Ia menjelaskan, klaster kedua berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Lilik Budi Suprianto terhadap Anom Widiyantoro. "Yang kedua, klaster saudara LBS yang diduga melakukan dugaan tindak pemerasan kepada Bupati Pemalang", tambahnya.
Petronela sejatinya dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Selasa (27/10/2026). Namun, kepala daerah di Provinsi Papua Barat Daya tersebut tidak memenuhi panggilan karena memiliki agenda lain yang telah terjadwal.
Budi menyampaikan bahwa penyidik akan mengatur kembali jadwal pemeriksaan Petronela. Pemeriksaan ulang tersebut direncanakan berlangsung pada awal hingga pertengahan November.
"Saksi yang bersangkutan hari ini konfirmasi tidak hadir karena memang sudah ada agenda lain yang terjadwal. Sehingga nanti penyidik juga akan jadwalkan ulang, sekitar awal-pertengahan November", tutur Budi.
KPK juga mengimbau Petronela agar memenuhi panggilan penyidik pada jadwal pemeriksaan berikutnya. "Dan tentu juga penyidik mengimbau agar yang bersangkutan hadir memenuhi panggilan", imbuhnya.
Perkara OTT Bupati Pemalang
Kasus dugaan pemerasan yang menyeret Anom Widiyantoro berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 28 Juli 2026. Operasi tersebut tercatat sebagai OTT ke-18 yang dilakukan lembaga antirasuah sepanjang tahun 2026.
Dalam operasi itu, KPK mengamankan 21 orang, termasuk Anom. Dua hari berselang, tepatnya 30 Juli 2026, KPK mengumumkan hasil OTT sekaligus mengungkap adanya dua klaster perkara.
Klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Anom terhadap jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang serta pihak swasta. Dalam perkara ini, KPK menetapkan Anom dan orang kepercayaannya, Mohamad Haris alias Gus Haris, sebagai tersangka.
Sementara itu, klaster kedua menyangkut dugaan pemerasan terhadap Anom yang diduga dilakukan oleh seorang anggota polisi bersama ayahnya. KPK menetapkan Setya Budi Dias, anggota polisi yang bertugas di KPK, serta ayahnya, Lilik Budi Suprianto, sebagai tersangka dalam perkara tersebut. (red.ASM)
0 komentar:
Posting Komentar