mataperistiwa.online, Madiun - DPRD Kota Madiun menyatakan siap menindaklanjuti tujuh aspirasi yang disuarakan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Madiun dalam aksi unjuk rasa di depan gedung legislatif, Selasa (10/11/2026).
Ketua DPRD Kota Madiun, H. Armaya, mengatakan aspirasi mahasiswa tersebut akan diproses sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga. Enam tuntutan yang menyangkut persoalan nasional akan diteruskan kepada pemerintah pusat, sedangkan satu tuntutan mengenai Bantuan Siswa Miskin (BSM) menjadi perhatian di tingkat daerah.
Armaya memastikan pihaknya segera mengirimkan surat berisi aspirasi mahasiswa kepada Istana Merdeka dan DPR RI. Langkah tersebut merupakan bentuk respons DPRD terhadap tuntutan yang disampaikan dalam demonstrasi bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Adapun persoalan BSM akan dibahas lebih lanjut bersama organisasi perangkat daerah terkait. Mahasiswa sebelumnya menyoroti perlunya pengawasan lebih optimal agar bantuan pendidikan tidak salah sasaran dan dapat dinikmati siswa dari keluarga yang membutuhkan.
Menanggapi hal itu, Armaya menjelaskan bahwa alokasi anggaran BSM telah disiapkan. Hanya saja, terdapat perubahan aturan yang berdampak pada sistem penyaluran bantuan. Perubahan mekanisme dari skema sebelumnya membuat pelaksanaannya perlu ditinjau kembali.
DPRD pun berencana meminta penjelasan Dinas Pendidikan sekaligus berkoordinasi dengan Plt Wali Kota Madiun. Pembahasan tersebut diharapkan menghasilkan mekanisme penyaluran yang sesuai regulasi tanpa mengurangi hak siswa penerima bantuan.
Terkait kritik mahasiswa terhadap pengawasan anggaran daerah, Armaya membantah apabila DPRD dinilai tidak menjalankan fungsi kontrol secara maksimal. Ia menyebut pengawasan APBD dilakukan melalui berbagai tahapan, mulai dari pembahasan bersama eksekutif hingga pemantauan langsung di lapangan.
Sejumlah langkah yang rutin dilakukan di antaranya rapat dengar pendapat (RDP), inspeksi mendadak, serta penyampaian evaluasi dan rekomendasi kepada pihak pemerintah daerah.
Menurut Armaya, pembahasan anggaran membutuhkan waktu dan proses yang tidak singkat. DPRD, kata dia, berupaya memastikan setiap penggunaan anggaran memiliki manfaat bagi kepentingan masyarakat.
Ia menambahkan, seluruh program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat akan tetap menjadi perhatian lembaga legislatif. Fungsi pengawasan akan dijalankan untuk mengawal agar pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Sebelumnya, ratusan mahasiswa Aliansi BEM Madiun turun ke jalan dan menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kota Madiun. Dalam demonstrasi tersebut, mereka menyampaikan enam persoalan nasional serta satu tuntutan daerah terkait pengawasan program BSM.
Mahasiswa juga meminta DPRD memberikan tindak lanjut konkret dengan menetapkan batas waktu tujuh hari kerja sejak aspirasi disampaikan. (red.ASM)
0 komentar:
Posting Komentar