mataperistiwa.online, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa pengusaha Samin Tan terlibat dalam dugaan korupsi pengelolaan pertambangan batu bara PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Dalam perkara tersebut, kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp17,7 triliun.
Dakwaan itu dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (5/11/2026). Jaksa menyebut kerugian negara berasal dari kegiatan penambangan, pengangkutan, hingga penjualan batu bara yang dilakukan di kawasan hutan dalam wilayah tambang PT AKT.
Menurut jaksa, aktivitas tersebut tetap berlangsung meskipun izin melalui Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT AKT telah diakhiri. Pengakhiran itu merujuk pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3714 K/30/MEM/2017 tertanggal 19 Oktober 2017.
Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara, nilai kerugian dalam perkara yang berlangsung pada periode 2016 hingga 2025 tersebut mencapai Rp17.745.627.652.570,30.
Jaksa juga mengungkapkan bahwa Samin Tan disebut sebagai pemilik manfaat atau beneficial owner dari sembilan perusahaan induk yang bergerak di sektor pertambangan. Dari rangkaian aktivitas penambangan hingga pemasaran batu bara, ia diduga memperoleh keuntungan sekitar Rp17,7 triliun.
Tidak hanya Samin Tan, jaksa menyebut terdapat pihak lain yang turut menikmati keuntungan dari kegiatan tersebut. Sebanyak 13 pihak di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUKSO) atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Rangga Ilung disebut menerima keuntungan sebesar Rp3,9 miliar.
Sementara itu, Muhammad Juni Eka Wardhana yang menjabat Komisaris Utama PT Cordelia Bara Utama disebut memperoleh keuntungan senilai Rp170 miliar.
Atas perbuatannya, Samin Tan didakwa turut serta melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, maupun korporasi.
Jaksa menjeratnya dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selain itu, ia juga didakwa menggunakan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Seluruh tuduhan tersebut masih harus dibuktikan dalam proses persidangan. (red.ASM)
0 komentar:
Posting Komentar