mataperistiwa.online, Polman - Penyidikan dugaan korupsi anggaran honor rohaniwan dan insentif imam masjid senilai Rp 4,2 miliar di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, terus bergulir. Terbaru, penyidik Ditreskrimsus Polda Sulbar menggeledah Kantor Bupati Polman pada Selasa (3/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, petugas memeriksa sejumlah ruangan dan membawa dokumen administrasi keuangan yang dinilai berkaitan dengan perkara. Polisi juga telah meminta keterangan sedikitnya 25 orang, mulai dari mantan pejabat hingga pejabat aktif di lingkungan pemerintah daerah.
Berikut sejumlah fakta yang terungkap dalam penanganan dugaan korupsi dana rohaniwan tersebut.
1. Dana Rp 4,2 miliar dialokasikan untuk rohaniwan
Perkara ini berawal dari anggaran honor rohaniwan dan insentif imam masjid dengan nilai mencapai Rp 4,2 miliar. Dana tersebut diperuntukkan bagi penerima manfaat di Polman, termasuk imam masjid, khatib, dan pendeta.
Anggaran itu berada di bawah pengelolaan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Polman.
2. Pencairan anggaran 2023 diduga bermasalah
Direktur Reskrimsus Polda Sulbar Kombes Pol Abdul Azis mengungkapkan, penyidik menemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana honor rohaniwan untuk tahun anggaran 2023 dan 2024.
Anggaran 2023 diduga tidak disalurkan kepada para penerima yang berhak. Sementara dana tahun 2024 diduga digunakan untuk menutup kewajiban pembayaran pada tahun sebelumnya.
Abdul Azis menyampaikan bahwa penanganan perkara tersebut telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan.
3. Polisi telah memeriksa 25 orang saksi
Untuk mengungkap alur penggunaan dana, penyidik telah meminta keterangan dari sedikitnya 25 saksi. Mereka berasal dari berbagai unsur pemerintahan, baik yang masih menjabat maupun yang sudah tidak aktif.
Beberapa di antaranya adalah mantan Sekretaris Daerah Polman berinisial AB, mantan Kepala Bagian Kesra berinisial ALM, sejumlah camat, serta mantan bendahara umum pemerintah daerah.
Keterangan para saksi diperlukan untuk menelusuri proses penyusunan anggaran, mekanisme pencairan, hingga pihak yang berkaitan dengan pengelolaannya.
4. Ruang Kesra dan BPKAD menjadi sasaran penggeledahan
Tim Ditreskrimsus Polda Sulbar melakukan penggeledahan di ruang Bagian Kesra dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Polman.
Kegiatan tersebut dipimpin Kombes Pol Abdul Azis dan dilaksanakan Unit I Subdit III Tipidkor dengan bantuan personel Satreskrim Polres Polman.
Petugas memeriksa sejumlah tempat penyimpanan berkas, termasuk laci meja dan lemari. Dari lokasi tersebut, penyidik mengamankan dokumen yang berkaitan dengan pencairan anggaran.
5. Penggeledahan dilakukan berdasarkan dokumen penyidikan
Langkah penggeledahan itu dilakukan dengan berlandaskan laporan polisi, surat perintah penyidikan, serta surat perintah penggeledahan.
Penyidik mendalami dugaan penggelapan dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana Insentif Kerohanian dan Jamkesda pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Polman.
Abdul Azis menyebut sejumlah dokumen yang dibutuhkan telah ditemukan dan disita untuk membantu mengungkap perkara tersebut.
6. Dokumen keuangan periode 2020-2024 ikut ditelusuri
Selain berkas pencairan dana rohaniwan, penyidik turut mencari dokumen administrasi keuangan untuk rentang waktu 2020 hingga 2024.
Dokumen yang menjadi perhatian antara lain Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Berkas tersebut diperlukan untuk memeriksa tahapan administrasi serta aliran pencairan anggaran.
Abdul Azis mengatakan dokumen yang dibutuhkan telah diamankan. Ia juga menegaskan penyidikan akan dilakukan secara profesional dan tidak menutup kemungkinan menindak pihak mana pun apabila ditemukan bukti pelanggaran.
7. Belum ada tersangka, kerugian negara masih dihitung
Hingga penggeledahan dilakukan, kepolisian belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Besaran potensi kerugian keuangan negara juga masih dalam proses pendalaman.
Penyidik akan berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk melakukan penghitungan kerugian negara berdasarkan hasil pemeriksaan.
Hasil penghitungan dan pendalaman alat bukti nantinya akan menjadi bahan bagi penyidik dalam menentukan langkah hukum berikutnya, termasuk kemungkinan penetapan tersangka. (red.ASM)
0 komentar:
Posting Komentar