Jawa Timur, mataperistiwa.com - Sinyal PDIP bergabung dengan Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jatim 2024 disambut baik Partai Amanat Nasional (PAN).
Sementara partai Gerindra selangkah
lebih maju dengan menyiapkan calon pendamping
Bagi PAN bergabungnya PDIP ke
koalisi akan menjadi energi tersendiri buat
Selain PAN dan Gerindra , Khofifah juga
telah mendapat dukungan Demokrat serta Golkar.
Adapun PDIP sebelumnya
mengaku tengah melakukan penjajakan peluang kerjasama dengan
"Alhamdulillah kalau PDIP mau
bergabung," ujar Windiarto Kardono, Wakil Ketua DPW PAN Jatim,
Minggu (21/4/2024).
Windi membenarkan jika PAN sebelumnya telah
melakukan pembicaraan dengan PDIP sebagaimana disampaikan
Ketua PDIP Jatim Said Abdullah beberapa waktu lalu.
Menurut Windi, pembicaraan memang dilakukan sebagai bagian
dari upaya terbuka PAN terhadap kerjasama politik.
PAN pun tak mempersoalkan jika PDIP bergabung
ke koalisi kendati masuknya belakangan.
Selain tak mempersoalkan, PAN juga
mengaku tidak akan khawatir masuknya partai baru bakal membuat alot pembahasan
nama pendamping Khofifah.
Sebab menurut Windi, semua akan bergantung dari
keputusan Khofifah dan pembicaraan di internal koalisi untuk
menunjuk nama cawagub.
"Tentu setiap partai punya hak yang sama untuk
mencalonkan kadernya masing-masing tidak terkecuali PDIP jika
bergabung," ujarnya.
"Prinsipnya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah.
Kita nanti serahkan kepada Bu Khofifah .
Kita akan menerima dengan tangan terbuka, hangat jika PDIP ingin
bergabung dan mengusung Bu Khofifah,"
ungkap Windi yang merupakan Wakil Ketua Bidang Litbang.
Sinyal bergabungnya PDIP ke Khofifah terungkap
akhir Maret lalu. Sebelumnya, Said Abdullah selaku Ketua
DPD PDIP Jatim mengaku telah menggelar pertemuan dengan Khofifah .
Pertemuan tersebut ditegaskan sebagai bagian dari upaya
penjajakan yang dilakukan.
"Kami sudah saling sharing information, terutama
bagaimana Jawa Timur ke depan dan bagaimana positioning Mbakyu Khofifah . PDIP lagi
merayu Mbakyu Khofifah ," kata Said saat ditemui di Kantor
DPD PDI Perjuangan Jatim, Minggu (31/3/2024) lalu.
Selain penjajakan kepada Khofifah ,
Said mengakui juga sudah melakukan komunikasi dengan Gerindra dan PAN.
Adapun dua partai tersebut diketahui sudah lebih dulu
memberikan tiket pencalonan kepada Khofifah .
Namun, Said mengungkapkan untuk urusan Pilgub partainya saat ini masih sebatas
penjajakan.
Sementara mengenai mekanisme
pencalonan, Said menegaskan memiliki tahapan yang selama ini jadi
pegangan.
Pertama, membuka penjaringan kemudian digodok secara
internal. Selanjutnya diusulkan kepada DPP untuk dilakukan pembahasan. Baru
kemudian ke meja Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP.
"Ketua umum kami hampir tidak pernah menggunakan hak
prerogatifnya kecuali pada pemilihan presiden saja," ungkapnya
Gerindra Siapkan pendamping
Partai Gerindra serius mengusulkan kader
internalnya sebagai pendamping Khofifah Indar Parawansa di
Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024.
Tak hanya satu nama, ada sejumlah nama sekaligus yang ada
disiapkan dari internal partai
besutan Prabowo Subianto tersebut.
Ketua
Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah
menginstruksikan jajaran di Jawa Timur untuk mulai memanaskan mesin di Pilkada
tingkat kabupaten/kota maupun Pemilihan Gubernur.
"Ada perhatian dari Ketua Umum, supaya pada Pilkada
nanti banyak mengusung kader internal," kata Ketua DPD Gerindra Jawa
Timur Anwar Sadad saat dikonfirmasi di Surabaya.
Gerindra saat ini telah berusia 16 tahun. Usia tersebut
dinilai telah cukup untuk mengirimkan fungsionaris hasil kaderisasi selama ini
ke tingkat eksekutif.
"Sebagai partai politik yang sudah cukup dewasa,
perhelatan pilkada serentak sudah harus memprioritaskan kader," kata Gus
Sadad yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim ini.
Menurut Gus Sadad, DPP Gerindra telah
menitipkan harapan kepada kader untuk mulai menatap optimis peluang di Pilkada.
Apalagi, dengan hasil positif di Pemilihan Legislatif pasca naiknya kursi Gerindra dari
15 kursi menjadi 21 kursi di DPRD Jawa Timur.
Dengan perolehan kursi sebanyak itu, Gerindra menjadi
partai yang dengan kursi terbanyak dibandingkan partai lain dalam poros Koalisi
Indonesia Maju (KIM) pengusung Khofifah saat
ini. Sehingga, cukup memiliki nilai tawar dalam pembicaraan antar mitra
koalisi.
"Di legislatif, Gerindra sudah
sangat terlatih. Di empat edisi pemilu, grafik kenaikan kursi selalu naik,
termasuk di Jawa Timur.
Artinya, kita pada posisi sudah bisa meyakinkan pemilih
untuk menitipkan harapan perjuangan di legislatif," tandasnya.
"Sehingga, sudah waktunya bagi kader-kader Gerindra untuk
tidak hanya berkiprah di legislatif. Namun, sekarang sudah saatnya untuk mulai
masuk di eksekutif (kepala daerah)," kata Anggota DPRD Jatim empat periode
ini.
Lantas siapa yang diminta oleh DPP untuk mendampingi Khofifah di Pilgub Jatim? Anwar Sadad pun
menjawab secara diplomatis bahwa memiliki banyak kader yang saat ini berada di
kursi legislatif hasil Pemilu 2024.
Baik mereka yang terpilih di jenjang DPRD provinsi Jawa
Timur maupun DPR RI. Di tingkat DPR RI, ada nama musisi nasional Ahmad Dhani,
pengusaha Bambang Haryo Soekartono, Imron Amin, hingga Anwar Sadad sendiri.
"Ada 14 orang anggota DPR RI, 21 Anggota DPRD Provinsi,
atau bahkan 218 anggota DPRD Kabupaten/kota. Silakan saja Bu Khofifah memilih,"
kata Gus Sadad dengan nada berseloroh.
Sekalipun demikian, usulan dari Gerindra tersebut
tidak menjadi harga mati yang harus disetujui seluruh partai koalisi.
Sebaliknya, Gerindra akan mementingkan hasil pembicaraan yang
mengakomodasi seluruh kepentingan mitra koalisi.
Sebagaimana diketahui, para partai koalisi turut mengusulkan
sejumlah kader internal untuk menjadi Wakil Gubernur pendamping Khofifah .
Misalnya, Demokrat yang mengusulkan Ketua DPD Demokrat Jatim
Emil Elestianto Dardak serta Golkar yang turut mendengungkan nama Ketua DPD
Golkar Jatim Sarmuji.
"Partai Gerindra tidak
menjadikan target politik jabatan sebagai sesuatu yang fokus. Namun, bagaimana
menjalin komunikasi kepada semua elemen masyarakat," tandas Gus Sadad
kembali diplomatis.
Jalur independen
Bakal calon Gubernur Jatim dari jalur perseorangan atau
independen harus menyiapkan setidaknya 2 juta KTP untuk mendaftar pada Pilgub Jatim 2024
mendatang.
Jumlah dukungan itu pun harus tersebar di minimal 20 Kabupaten/kota di Jawa
Timur.
Komisioner KPU Jatim Choirul Umam menjelaskan, syarat
pencalonan itu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.
Pada regulasi itu diatur rinci mengenai besaran persentase
dukungan berdasarkan jumlah DPT pada Pemilu terakhir.
Adapun Jawa Timur yang memiliki jumlah DPT 31.402.838, masuk
kategori provinsi diatas 12 juta DPT.
Sehingga, bakal calon diluar sokongan partai politik yang
berniat maju di Pilgub Jatim harus mengantongi dukungan
minimal 6,5 persen dari jumlah DPT tersebut.
"Untuk Jawa Timur 6,5 persen itu setara 2.041.185
dukungan dan sebarannya di minimal 20 kabupaten/kota," kata Umam yang
membidangi divisi teknis penyelenggaraan KPU Jatim kepada TribunJatim.com saat dikonfirmasi
dari Surabaya, Minggu (21/4/2024).
Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam regulasi, dukungan
dimaksud adalah berbentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi kartu
tanda penduduk (KTP) atau surat keterangan dari Dispendukcapil yang menerangkan
bahwa penduduk itu berdomisili di wilayah tersebut.
Sebagaimana PKPU tahapan Pilkada, pemenuhan persyaratan
dukungan pasangan calon perseorangan itu akan digelar mulai 5 Mei hingga 19
Agustus 2024 mendatang.
Umam memastikan sejauh ini, KPU Jatim masih
menunggu aturan lebih rinci mengenai timeline pendaftaran.
Sebab hingga saat ini, KPU masih melakukan pembahasan draft.
Hanya saja, sebagai Umam menegaskan KPU Jatim sudah siap untuk
menggelar tahapan Pilkada serentak 2024.
"Sementara ini masih belum ada yang melakukan
konsultasi kepada KPU Jatim terkait calon perseorangan," ungkap Umam (Red. M)
0 komentar:
Posting Komentar